Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur merilis kasus komplotan peretas kartu kredit atau carding. (Medcom.id/Amal)
Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur merilis kasus komplotan peretas kartu kredit atau carding. (Medcom.id/Amal)

Komplotan Pembobol Kartu Kredit di Jatim Ditangkap, Keruk Keuntungan Hingga Ratusan Juta

Amaluddin • 07 Juni 2021 19:52
Surabaya: Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membekuk empat orang komplotan peretas kartu kredit atau carding. Bahkan, para tersangka ini meraup keuntungan sebesar Rp300 sampai Rp400 juta dalam setahun. 
 
"Korbannya sebagian besar adalah warga negara asing (WNA). Keempat pelaku ini saling terkait dan ada memiliki peran masing-masing," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko, di Mapolda Jatim di Surabaya, Senin, 7 Juni 2021.
 
Keempat tersangka itu adalah HTS asal Bekasi Jawa Barat, AD asal Cilacap Jateng, RH asal Pasuruan Jatim, dan RS Solo Jateng. Kata Gatot, kasus tersebut terungkap pada awal April 2021 lalu, ketika mereka melakukan pembobolan terhadap sejumlah kartu kredit para korban yang berasal dari luar negeri. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Gatot, keempat pelaku kompak membelanjakan hasil curian melalui kartu kredit orang lain untuk membelikan Bitcoin. Mereka mengaku tergiur dengan beragam hal yang ditawarkan perusahaan milik Elon Musk itu. 
 
"Jadi, HTS (bertugas) mengambil akun kartu kredit, kemudian diolah. Hasil olahannya dibelikan Bitcoin crypto," ujarnya. 
 
Baca: Personel Tambahan Perketat Penyekatan di Suramadu
 
Sementara itu, Wadirkrimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendi, menambahkan bahwa keempatnya memiliki peran masing-masing saat beraksi. Misalnya HTS berperan sebagai koordinator dari para tersangka lain, dengan menampung semua data yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan ilegal akses, mulai menampung, mengirim, dan menjual dengan cara membeli Akun Paxful (berisi data milik orang lain). 
 
Lalu tersangka AD sebagai eksekutor, mengolah berbagai data yang dikirimkan dari tersangka HTS, untuk menjadi suatu produk yang dapat diuangkan dengan cara menerima data akun, dan data email result yang berisikan Data Credit Card (Data CC) milik orang lain dari tersangka HTS. Kemudian tersangka RH selaku pengumpul data, memiliki peran mencari data kartu kredit untuk dikirimkan kepada tersangka HTS dan juga sebagai penadah barang hasil ilegal akses. 
 
"Terakhir RS memiliki peran sebagai penyedia Akun Paxful (data milik orang lain) berupa suatu marketplace atau E-Wallet yang berfungsi sebagai wadah untuk membeli, menjual, dan menyimpan berbagai mata uang kripto atau mata uang digital (Bitcoin) yang dikirimkan kepada tersangka HTS," katanya. 
 
Zulham mengatakan, penangkapan pertama dilakukan kepada tersangka HTS saat sedang berada di Terminal 1 Domestik Keberangkatan Bandara Juanda Surabaya, pada tanggal 19 April 2021. Selanjutnya, tersangka beserta barang buktinya di bawa ke kantor Subdit ViSiber Ditreskrimsus Polda Jatim. "Kemudian petugas menangkap tersangka AD selaku eksekutor di Kabupaten Cilacap, Jateng. Beberapa hari kemudian, tersangka RH diamankan oleh petugas di Kabupaten Pasuruan dan RS yang di Kota Solo, Jateng," ujarnya. 
 
Berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh fakta bahwa RS selaku penyedia Akun Paxful yang menggunakan data milik orang lain tersebut dengan menjual seharga Rp200 ribu. "Selama setahun sudah, untungnya mereka sudah ratusan juta. Kurang lebih sekitar Rp300 juta lebih, begitu juga dengan peran yang lain," katanya.
 
Zulham menegaskan, keempatnya saling bekerjasama dan saling berhubungan dalam melancarkan aksinya. Uang hasil perolehan itu digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pelaku. "Yang pasti kartu kredit ini mereka olah dulu. Ada peran lain untuk akun itu diberikan HTS, data email di kartu kredit diolah setelah memiliki nilai ekonomis dibuat beli bitcoin," katanya.
 
Akibat aksinya itu, keempatnya dijerat dengan Pasal 30 Ayat (2) Juncto Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (2) Juncto Pasal 48 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 480 KUHP atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

 
(ALB)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif