Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Istimewa)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Istimewa)

Ganjar Dorong Semua Desa di Pati Jadi yang Pertama Punya Program Antikorupsi

Lukman Diah Sari • 07 Desember 2022 17:24
Pati: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memproyeksikan Pati menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh desanya punya program antikorupsi. Hal itu disampaikan Ganjar dalam Penyuluhan Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Anti Gratifikasi dalam Pelayanan bagi Kepala Desa se-Kabupaten Pati. 
 
"Saya ingin Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya punya program Desa Anti Korupsi," kata Ganjar di Pendopo Kantor Pemerintah Kabupaten Pati, Jateng, Rabu, 7 Desember 2022.
 
Ganjar mengatakan nantinya bupati dan jajaran, khususnya seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Pati akan didampingi oleh inspektorat daerah beserta penyuluh antikorupsi. Ganjar juga menekankan kades untuk tidak menerima gratifikasi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah ini bagus ada penyuluh inspektorat, ini seragam dari penyuluh antikorupsi dan teman-teman ini di Pati khususnya, mendorong teman-teman Kades untuk tidak pungli (pungutan liar), korupsi, dan tidak menerima gratifikasi," kata Ganjar. 
 
Dengan adanya program antikorupsi di seluruh desa Kabupaten Pati, Ganjar berharap pelayanan masyarakat semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ganjar mendorong Pemkab Pati mencontoh puluhan desa antikorupsi yang sudah ada di Jateng. 
 
"Agar 29 desa antikorupsi yang ada di Jawa Tengah, yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba satu Kabupaten Pati, para petingginya atau kadesnya atau desanya betul-betul antikorupsi, contohnya sudah ada," ungkap Ganjar.

Baca: Harkodia 2022 Mengusung Tema “Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi"


Ganjar meminta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang bebas korupsi dengan cara tidak memberikan suap atau gratifikasi. Ganjar juga menekankan pentingnya peran pengawasan dari para pimpinan di Pati. 
 
"Partisipasi masyarakat penting untuk tidak iming-imingi. Tapi jangan sampai karena tidak memberi jadi dipersulit, tidak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau ini sukses kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," jelas Ganjar.
 
Sebelumnya, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang telah dinyatakan KPK menjadi desa berkategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Saat ini, Ganjar terus mendorong capaian tersebut direplikasi 7.809 Desa se-Jateng. 
 
"Kalau ini 29 Kabupaten sudah kita bikin, ini sudah dievaluasi sama inspektorat kita. Karena sudah dievaluasi dari 29 ya desanya, nanti begitu iya kita langsung mau dorong seluruh desa wajib hukumnya. Kita kasih batas waktu, kita kasih guidanceny agar mereka bisa tinggal meniru saja," ujar Ganjar.
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif