Ciamis: Partai politik diminta tak menutup mata terhadap konstituen dan para pemilihnya dalam menentukan calon presiden yang bakal diusung di Pilpres 2024. Penentuan capres jangan mutlak hanya di tangan pimpinan parpol dan elitenya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal mengatakan jangan sampai kedaulatan rakyat disabotese oleh para elite politik.
"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," ucap Siraj diskusi interaktif yang berlangsung di kafe Kopi Kitri, Ciamis, Jumat, 29 Juli 2022.
Ia menyebut realitas politik di Indonesia saat ini sedikit memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat. Parpol mengesampingkan sosok-sosok yang justru banyak dipilih rakyat.
Setali tiga uang, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria menilai tercabutnya hak konstitusional masyarakat dalam menentukan sosok yang diinginkannya di Pilpres bentuk kemunduran demokrasi.
"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elite karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," papar Fajar.
Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat jangan hanya di bibir saja. Parpol harus berani mengusung sosok-sosok yang benar-benar pilihan rakyat bukan pilihan segelintir elitenya saja.
"Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," bebernya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ciamis, Sanny Slamet Sanjaya. Menurutnya, kecilnya peluang calon pemimpin nonpartai dalam memperoleh tiket pemilu menunjukkan anomali demokrasi.
"Seharusnya demokrasi memfasilitasi kesempatan setiap orang untuk ikut berkontestasi. Namun, kenyataannya dengan segala pembatasan regulasi, ditambah ekslusifnya keputusan partai justru kesempatan itu tertutup bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap partai," ungkapnya.
Ciamis: Partai politik diminta tak menutup mata terhadap konstituen dan para pemilihnya dalam menentukan calon presiden yang bakal diusung di
Pilpres 2024. Penentuan capres jangan mutlak hanya di tangan pimpinan parpol dan elitenya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis, Siraj Naufal mengatakan jangan sampai kedaulatan rakyat disabotese oleh para
elite politik.
"Bukan omong kosong belaka bahwa suara rakyat kini dibonsai oleh elite-elite politik yang sama sekali menafikan hak konstitusional warga dalam konteks partisipasi politik," ucap Siraj diskusi interaktif yang berlangsung di kafe Kopi Kitri, Ciamis, Jumat, 29 Juli 2022.
Ia menyebut realitas politik di Indonesia saat ini sedikit memberikan ruang yang lebih demokratis kepada masyarakat sebagai subjek pemegang daulat.
Parpol mengesampingkan sosok-sosok yang justru banyak dipilih rakyat.
Setali tiga uang, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis, Fajar Satria menilai tercabutnya hak konstitusional masyarakat dalam menentukan sosok yang diinginkannya di Pilpres bentuk kemunduran demokrasi.
"Dalam kondisi yang demikian, bukan tidak mungkin rakyat hanya akan menjadi sasaran empuk mobilisasi dan manipulasi elite karena dianggap tidak punya kapasitas dalam mengubah keputusan-keputusan publik di level elite kekuasaan," papar Fajar.
Kaitannya dengan itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ciamis, Galuh menyebut slogan kedaulatan rakyat jangan hanya di bibir saja. Parpol harus berani mengusung sosok-sosok yang benar-benar pilihan rakyat bukan pilihan segelintir elitenya saja.
"Alhasil, partisipasi politik rakyat berubah esensi dari perjuangan menentukan nasib menjadi sebatas pemenuhan formalitas," bebernya.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Ciamis, Sanny Slamet Sanjaya. Menurutnya, kecilnya peluang calon pemimpin nonpartai dalam memperoleh tiket pemilu menunjukkan anomali demokrasi.
"Seharusnya demokrasi memfasilitasi kesempatan setiap orang untuk ikut berkontestasi. Namun, kenyataannya dengan segala pembatasan regulasi, ditambah ekslusifnya keputusan partai justru kesempatan itu tertutup bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap partai," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
