NEWSTICKER
ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Pemerintah DIY Dinilai Lambat Memberi Informasi Virus Korona

Nasional Virus Korona
Ahmad Mustaqim • 18 Maret 2020 15:52
Yogyakarta: Jaringan masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah transparan dalam menangani penyebaran virus korona covid-19. Jaringan masyarakat sipil dari unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Combine, Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta, IDEA, IRE, PUSHAM UII, PKBI DIY, ICM, serta Radio Solidario, menuding pemerintah tidak cepat memberikan informasi ke publik.
 
"Pemerintah DIY lamban dalam menyampaikan informasi ke publik, misalnya tentang pasien yang positif korona. Hasil tes pasien keluar Jumat, 13 Maret, tapi baru diumumkan hari Minggu, 15 Maret 2020. Data Dinkes diupdate setiap jam 16.00 WIB. Itu artinya ada pembohongan publik selama dua hari," kata Ketua AJI Yogyakarta, Shinta Maharani saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Ia menyesalkan pemerintah harus menunggu dikejar media untuk memberikan informasi ke publik. Selain itu informasi pendataan antara Dinas Kesehatan dan RSUP Dr Sardjito tidak sinkron. Pemerintah juga dinilai enggan menyebarkan data sebaran orang dalam pantauan diduga terkait covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dinas Kesehatan tidak memberikan informasi yang lengkap dengan alasan menghindari kepanikan. Padahal data ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan mencegah penyebaran virus," jelas Shinta.
 
Menurut Shinta pemerintah DIY jauh tertinggal dibanding sejumlah pemerintah lain, semacam Jakarta dan Jawa Barat yang menyajikan informasi terkini sebaran covid-19.
 
Shinta juga menyebut ada ketidaktegasan dalam penjelasan aturan dari pemerintah pusat. Saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan meliburkan aktivitas sekolah, pemerintah DIY tetap menyarakan kegiatan sekolah berjalan.
 
Adapula kebijakan penyampaian informasi perkembangan covid-19 lewat Dinas Kesehatan, namun pihak RSUP Dr Sardjito juga mengundang media untuk jumpa pers.
 
"Pemerintah DIY seharusnya mendahulukan keselamatan warga di atas kepentingan apapun. Seharusnya Pemerintah DIY transparan soal data berapa jumlah orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien suspect, dan pasien positif virus korona, dengan gambaran wilayah tinggal. Setidaknya hingga tingkat desa supaya warga juga bisa membuat upaya penanggulangan di wilayah masing-masing," ungkap Shinta.
 
Sementara Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menyatakan pemerintah serius menangani merebaknya virus korona. Ia mengatakan pemerintah berupaya membatasi penularan virus itu di Yogyakarta.
 
"Yang positif (covid-19) jangan bertambah. Yang lain kami imbau menjaga kesehatan supaya imunnya baik. Beberapa orang yang berulang kali interaksi dengan positif (covid-19) tetap negatif. Itu berkaitan dengan daya tahan tubuh seseorang," kata Kadarmanta.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif