medcom.id, Jakarta: Penganiayaan yang menimpa Salin alias Kancil, 52, dan Tosan, 51, aktivis penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur menjadi sorotan berbagai pihak. Termasuk dari anggota parlemen.
Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, selain bentuk kejahatan terhadap aktivis, kasus ini sudah melibatkan mafia.
"Ini adalah kejahatan bagi aktivis dan kita menyayangkan aparat setempat begitu lalainya sehingga menyebabkan korban jiwa," tegas Malik saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Selasa (29/9/2015).
Dia meyakini kasus itu melibatkan mafia karena penambangan pasir di kawasan Lumajang selatan sudah berjalan puluhan tahun.
"Kasus ini harus dibongkar dengan tuntas, karena penambagan pasir itu sudah melibatkan mafia.
Ini sudah ada back up baik aparat maupun elit-elit politik di sana," tegas dia.
(Baca: Kepolisian Diminta Agresif Ungkap Kasus Salim Kancil)
Sebab itu lanjut dia, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengusut tuntas hingga akar-akarnya. Dia menceritakan bila jalur selatan menuju Jember dan Probolinggo selalu terjadi kemacetan yang cukup parah akibat penumpukan truk pengangkut pasir ilegal.
"Ini menjadi momentum untuk membongkar mafia penambangan pasir di daerah Lumajang bagian selatan. Penambangan ilegal ini sudah terjadi sejak lama bahkan tahunan. Jalur selatan arah ke Jember selalu macet karena terjadi penumpukan truk pengangkut pasir dari daerah Lumajang selatan," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.
Ia menambahkan, "Ini tak mungkin terjadi kalau tdak ada back up dari elit-elit politik karena sudah berjalan lama. Maka pemerintah dan aparat harus bisa membongkar mafia penambangan pasir ilegal ini."
(Baca: Petani Lumajang Pernah Laporkan Penambangan Ilegal ke Bupati)
Politikus asal Probolinggo ini mengatakan penegak hukum gagal bila tidak bisa menyeret aparat dan elit-elit politik yang menjadi backing penambangan pasir ilegal tersebut.
"Tidak hanya proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tapi juga elit-elit yang berada di belakang penambang pasir ilegal harus diseret ke meja hijau," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Penganiayaan yang menimpa Salin alias Kancil, 52, dan Tosan, 51, aktivis penolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur menjadi sorotan berbagai pihak. Termasuk dari anggota parlemen.
Politikus PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, selain bentuk kejahatan terhadap aktivis, kasus ini sudah melibatkan mafia.
"Ini adalah kejahatan bagi aktivis dan kita menyayangkan aparat setempat begitu lalainya sehingga menyebabkan korban jiwa," tegas Malik saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Selasa (29/9/2015).
Dia meyakini kasus itu melibatkan mafia karena penambangan pasir di kawasan Lumajang selatan sudah berjalan puluhan tahun.
"Kasus ini harus dibongkar dengan tuntas, karena penambagan pasir itu sudah melibatkan mafia.
Ini sudah ada back up baik aparat maupun elit-elit politik di sana," tegas dia.
(
Baca: Kepolisian Diminta Agresif Ungkap Kasus Salim Kancil)
Sebab itu lanjut dia, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengusut tuntas hingga akar-akarnya. Dia menceritakan bila jalur selatan menuju Jember dan Probolinggo selalu terjadi kemacetan yang cukup parah akibat penumpukan truk pengangkut pasir ilegal.
"Ini menjadi momentum untuk membongkar mafia penambangan pasir di daerah Lumajang bagian selatan. Penambangan ilegal ini sudah terjadi sejak lama bahkan tahunan. Jalur selatan arah ke Jember selalu macet karena terjadi penumpukan truk pengangkut pasir dari daerah Lumajang selatan," tegas anggota Komisi VIII DPR ini.
Ia menambahkan, "Ini tak mungkin terjadi kalau tdak ada back up dari elit-elit politik karena sudah berjalan lama. Maka pemerintah dan aparat harus bisa membongkar mafia penambangan pasir ilegal ini."
(
Baca: Petani Lumajang Pernah Laporkan Penambangan Ilegal ke Bupati)
Politikus asal Probolinggo ini mengatakan penegak hukum gagal bila tidak bisa menyeret aparat dan elit-elit politik yang menjadi backing penambangan pasir ilegal tersebut.
"Tidak hanya proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tapi juga elit-elit yang berada di belakang penambang pasir ilegal harus diseret ke meja hijau," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
