Bali: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendes PDTT, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Bali, 23-25 Juli 2018.
Pada kegiatan yang bertujuan untuk menyosialisasikan pentingnya BUMDes dalam meningkatkan ekonomi perdesaan itu, Bonivasius mengatakan bahwa keseriusan dalam mengelola dan menggeliatkan BUMDes akan membawa desa tertinggal menjadi mandiri.
"Peran BUMDes ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, atau bisa disebut microfinance. Sebagai motor penggerak ekonomi desa, kami ingin berbagi praktik langsung (keberhasilan) BUMDes dalam upaya percepatan pembanguna desa," ujar Bonivasius dalam keterangan tertulisnya.
Keberhasilan membawa desa tertinggal menjadi mandiri, bukan hanya keinginan dari Kemendes PDTT saja, melainkan juga harapan dari seluruh elemen pemerintahan Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam nawacita ketiga pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Republik Indonesia.
"Untuk itu perlu ada kekompakan dari forum Bakohumas dalam menggeliatkan informasi BUMDes melalui narasi tunggal. Forum ini juga diharapkan menjadi salah satu wadah untuk saling meningkatkan pemahaman dan kinerja pemerintah, serta konsolidasi kekompakan humas pemerintah," kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, memaparkan pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dia menilai, tak sedikit jumlah BUMDes yang berhasil meraup untung besar dan menaikkan perekonomian masyarakat.
"Kita ingin BUMDes menjadi basis ekonomi perdesaan. Melalui strategi komunikasi seperti yang kita miliki bersama, kita informasikan tentang BUMDes ini. Karena peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi perdesaan semakin hari semakin meningkat," ucap Rosarita.
Dia juga menilai, BUMDes yang kreatif dan inovatif bisa mendatangkan keuntungan besar. Contoh, desa Ponggok, Jawa Tengah, mampu berbenah diri dari desa tertinggal menjadi berpenghasilan miliaran rupiah melalui BUMDes. Selain itu, masih banyak desa lain yag mampu mengangkat ketertinggalan melalui BUMDes.
"Tema ini (BUMDes) penting sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat desa dan daerah 3T. Terlebih dengan diberikannya dana desa tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 senilai Rp47 triliun, 2017 sejumlah Rp60 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun," kata dia.
Dia menambahkan, pemerintah fokus pada pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat karena lebih dari 80 persen tinggal di desa. Melalui dana desa, masyarakat dapat membangun infrastruktur desa, seperti jalan dan sarana produktif lainnya.
"Misalnya, BUMDes sesuai kebutuhan masing-masing desa. Kalau di Bali, BUMDes bisa bergerak di bidang pariwisata, seperti di Klaten (Desa Ponggok), BUMDes wisatanya dikelola dengan sangat baik," ucapnya.
Bali: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi desa.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendes PDTT, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada acara Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Bali, 23-25 Juli 2018.
Pada kegiatan yang bertujuan untuk menyosialisasikan pentingnya BUMDes dalam meningkatkan ekonomi perdesaan itu, Bonivasius mengatakan bahwa keseriusan dalam mengelola dan menggeliatkan BUMDes akan membawa desa tertinggal menjadi mandiri.
"Peran BUMDes ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, atau bisa disebut microfinance. Sebagai motor penggerak ekonomi desa, kami ingin berbagi praktik langsung (keberhasilan) BUMDes dalam upaya percepatan pembanguna desa," ujar Bonivasius dalam keterangan tertulisnya.
Keberhasilan membawa desa tertinggal menjadi mandiri, bukan hanya keinginan dari Kemendes PDTT saja, melainkan juga harapan dari seluruh elemen pemerintahan Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam nawacita ketiga pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Republik Indonesia.
"Untuk itu perlu ada kekompakan dari forum Bakohumas dalam menggeliatkan informasi BUMDes melalui narasi tunggal. Forum ini juga diharapkan menjadi salah satu wadah untuk saling meningkatkan pemahaman dan kinerja pemerintah, serta konsolidasi kekompakan humas pemerintah," kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, memaparkan pentingnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dia menilai, tak sedikit jumlah BUMDes yang berhasil meraup untung besar dan menaikkan perekonomian masyarakat.
"Kita ingin BUMDes menjadi basis ekonomi perdesaan. Melalui strategi komunikasi seperti yang kita miliki bersama, kita informasikan tentang BUMDes ini. Karena peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi perdesaan semakin hari semakin meningkat," ucap Rosarita.
Dia juga menilai, BUMDes yang kreatif dan inovatif bisa mendatangkan keuntungan besar. Contoh, desa Ponggok, Jawa Tengah, mampu berbenah diri dari desa tertinggal menjadi berpenghasilan miliaran rupiah melalui BUMDes. Selain itu, masih banyak desa lain yag mampu mengangkat ketertinggalan melalui BUMDes.
"Tema ini (BUMDes) penting sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat desa dan daerah 3T. Terlebih dengan diberikannya dana desa tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 senilai Rp47 triliun, 2017 sejumlah Rp60 triliun, dan tahun ini Rp60 triliun," kata dia.
Dia menambahkan, pemerintah fokus pada pemerataan kesejahteraan seluruh masyarakat karena lebih dari 80 persen tinggal di desa. Melalui dana desa, masyarakat dapat membangun infrastruktur desa, seperti jalan dan sarana produktif lainnya.
"Misalnya, BUMDes sesuai kebutuhan masing-masing desa. Kalau di Bali, BUMDes bisa bergerak di bidang pariwisata, seperti di Klaten (Desa Ponggok), BUMDes wisatanya dikelola dengan sangat baik," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
