ilustrasi/Medcom.id
ilustrasi/Medcom.id

Aktivitas dan Pengumpulan Dana Melalui ACT NTB Dihentikan

Antara • 06 Juli 2022 19:22
NTB: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai menghentikan seluruh aktivitas dan pengumpulan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di wilayah itu. 
 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan penghentian aktivitas dan pengumpulan dana ACT menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan ACT.
 
"Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas sosial NTB dan PPNS Dinas Sosial NTB sudah ke kantor ACT. Kawan-kawan ACT menghormati dan mematuhi SK Kemensos dan dari kantor pusat juga sudah diarahkan untuk menyetop aktivitas. Mulai hari ini ACT di NTB sudah menyetop menerima donasi baik yang langsung diantar ke kantor ACT maupun melalui online dan semua rekening ACT sudah diblokir," ujar Khalik di Mataram, Rabu, 6 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan keputusan Kemensos tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk juga di NTB. Selanjutnya, pihaknya segera membuat edaran yang meminta masyarakat menghentikan penyaluran donasi melalui ACT sesuai keputusan Kemensos.
 
"Masyarakat juga diminta tidak terpengaruh dan memberikan donasi kepada lembaga sosial yang kredibel dan juga bertanggung jawab, karena masyarakat masih membutuhkan lembaga sosial seperti itu," ujar Khalik.
 
Baca: PPATK Sebut ACT Sengaja Himpun Dana untuk Meraup Keuntungan

Meski demikian, AKA berharap masyarakat NTB tetap tenang. Sebab, pemerintah yang bergerak menentukan apa yang akan dilakukan terhadap ACT.
 
"Paling penting masyarakat tetap tenang, biarkan alat alat negara dan pemerintah yang bergerak menentukan apa yang akan dilakukan terhadap ACT," ucapnya.
 
Selain menghentikan seluruh aktivitas dan pengumpulan dana, pihaknya sudah meminta ACT NTB menarik semua kotak donasi yang dilepas di berbagai titik pertokoan, tempat umum, dan keramaian lainnya yang ada di NTB.
 
"Pihak ACT mengatakan siap untuk menarik tapi butuh waktu katanya. Dan tentu untuk pencarian kotak donasi ini akan kita kawal sampai tuntas," tutur dia.
 
Sebelumnya, Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022, terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.
 
Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif