Kendal: Sebanyak 11 jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, masih diisi oleh pelaksana tugas dan pejabat sementara. Hal ini memengaruhi kinerja pemerintahan hingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan msyarakat.
Hingga pekan kedua Maret 2022, pemerintahan Kabupaten Kendal berjalan seperti biasanya. Namun beberapa kebijakan penting di 11 dinas belum bisa berjalan optimal.
Penyebabnya, kursi pejabat utama masih diemban pelaksana tugas yang memiliki keterbatasan kewenangan.
Posisi jabatan kosong yang sementara ini dijabat oleh pelaksana tugas (plt) dan penjabat sementara (pjs) yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian.
Baca juga: Kota Surabaya Siapkan Skema Atasi Genangan dan Banjir
Selain beberapa dinas lain yang belum ada pejabat definitifnya, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal juga masih diisi oleh pejabat yang merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal Sugiono.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengakui, dengan kosongnya pejabat utama di 11 dinas tersebut membuat program kerja tidak berjalan optimal. Dico menargetkan hingga akhir Maret posisi tersebut sudah terisi pejabat definitifnya.
"Saat ini masih proses. Kita targetkan akhir Maret terisi semua," ujar Bupati Kendal Dico.
Proses pengisian kursi pimpinan yang kosong tersebut, lanjut Dico, sedang berlangsung oleh panitia seleksi. Permintaan tersebut telah dilakukan sejak Januari. Namun karena beberapa prosedur harus dijalankan, proses tidak dapat berjalan cepat hingga saat ini.
"Kekosongan (kepala dinas) ini banyak waktu yang terbuang, karena program pembangunan tidak dapat dijalankan secara optimal," ujar Dico.
Sebagai langkah percepatan pelaksanaan program, imbuh Dico, Pj Sekda Kendal yang baru saja dilantik diminta merangkul semua dinas untuk menyelesaikan semua program yang tertunda sembari menunggu adanya pejabat definitif.
Kendal: Sebanyak 11 jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, masih diisi oleh pelaksana tugas dan pejabat sementara. Hal ini memengaruhi kinerja pemerintahan hingga berdampak pada pembangunan dan
kesejahteraan msyarakat.
Hingga pekan kedua Maret 2022, pemerintahan Kabupaten Kendal berjalan seperti biasanya. Namun beberapa kebijakan penting di 11 dinas belum bisa berjalan optimal.
Penyebabnya, kursi pejabat utama masih diemban pelaksana tugas yang memiliki keterbatasan kewenangan.
Posisi jabatan kosong yang sementara ini dijabat oleh pelaksana tugas (plt) dan penjabat sementara (pjs) yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian.
Baca juga:
Kota Surabaya Siapkan Skema Atasi Genangan dan Banjir
Selain beberapa dinas lain yang belum ada pejabat definitifnya, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal juga masih diisi oleh pejabat yang merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal Sugiono.
Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengakui, dengan kosongnya pejabat utama di 11 dinas tersebut membuat program kerja tidak berjalan optimal. Dico menargetkan hingga akhir Maret posisi tersebut sudah terisi pejabat definitifnya.
"Saat ini masih proses. Kita targetkan akhir Maret terisi semua," ujar Bupati Kendal Dico.
Proses pengisian kursi pimpinan yang kosong tersebut, lanjut Dico, sedang berlangsung oleh panitia seleksi. Permintaan tersebut telah dilakukan sejak Januari. Namun karena beberapa prosedur harus dijalankan, proses tidak dapat berjalan cepat hingga saat ini.
"Kekosongan (kepala dinas) ini banyak waktu yang terbuang, karena program pembangunan tidak dapat dijalankan secara optimal," ujar Dico.
Sebagai langkah percepatan pelaksanaan program, imbuh Dico, Pj Sekda Kendal yang baru saja dilantik diminta merangkul semua dinas untuk menyelesaikan semua program yang tertunda sembari menunggu adanya pejabat definitif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
