ilustrasi/Medcom.id
ilustrasi/Medcom.id

301 Desa di Yogyakarta Masuk Kategori Rawan Bencana, Warga Diminta Waspada

Antara • 23 Juni 2022 18:32
DIY: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana meningkatkan kesiapsiagaan selama pancaroba.
 
"Apabila terjadi bencana kami berharap masyarakat di kawasan rawan bencana memiliki kemampuan melakukan upaya secara mandiri," kata Manajer Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY Lilik Andi Aryanto di Yogyakarta, Kamis, 23 Juni 2022.
 
Sebanyak 301 dari 438 desa, memiliki kerawanan bencana. Mulai dari tsunami, gempa, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan erupsi Gunung Merapi. Menurut dia, memasuki musim pancaroba, ancaman bencana hidrometeorologi rentan terjadi di 301 desa tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Akhir-akhir ini sering terjadi pohon tumbang karena angin kencang sehingga ini perlu diwaspadai bersama," ujarnya.
 
Pada Senin, 13 Juni 2022, BPBD mencatat pohon beringin berukuran besar yang berada di kawasan Lapangan Denggung, Kabupaten Sleman, DIY, tumbang akibat diterjang angin kencang dan hujan deras. Meski tidak ada korban jiwa, pohon tersebut menimpa wahana bermain yang ada di sekitar lokasi.
 
BPBD DIY bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beraktivitas di sepanjang pesisir selatan Yogyakarta mengenai kewaspadaan gelombang tinggi. ukan hanya saat menghadapi pancaroba, sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi bencana secara rutin dilakukan melalui program desa tangguh bencana.
 
Baca: Rumah Hingga Jalanan Pesisir Amurang-Minsel Roboh, Pakar Kaji Penyebabnya

Menurut Lilik, dari 301 desa rawan bencana di DIY telah terbentuk 276 desa tangguh bencana. Ia menargetkan hingga 2023 seluruh desa rawan bencana tersebar dapat menjadi desa tangguh bencana.
 
Lilik berharap ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana dapat diperkuat sehingga mampu menekan risiko yang muncul saat terjadi bencana.
 
"Setiap tahun rata-rata kami membentuk 20 desa tangguh bencana," ujar dia.
 
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan masing-masing dalam menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana selama pancaroba. Pemerintah kabupaten/kota juga telah memiliki alokasi dana bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dimanfaatkan untuk menangani dampak bencana.
 
"Dana bencana mesti punya. APBD itu mesti ada, enggak mungkin enggak, ya, sudah mereka (kabupaten/kota) bisa membiayai, kecuali minta bantuan provinsi," kata Sultan.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif