Sumenep: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengajukan surat permohonan status siaga darurat kekeringan kepada bupati setempat. Saat ini beberapa daerah di Sumenep sudah kesulitan mendapat air bersih.
"Status siaga darurat kekeringan sebagai penanggulangan krisis air bersih," kata Kepala BPBD Kabupaten Sumenep, Rahman Riadi, saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Juli 2020.
Baca: ASN Positif Covid-19, 3 Kantor OPD Kota Solo Ditutup
Rahman menjelaskan sesuai pengajuan status siaga darurat, kekeringan diberlakukan selama empat bulan mulai Juli hingga Oktober 2020. Penetapan status ini penting dilakukan sebagai dasar penggunaan anggaran belanja tidak terduga Pemerintah Daerah.
"Hanya saja dana belanja tidak terduga itu sekarang dikhususkan untuk Korona. Semoga saja ada yang bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan," jelasnya.
Dalam penanggulangan bencana kekeringan, nantinya setiap wilayah yang melakukan pengajuan akan didroping air bersih sesuai kebutuhan. Pada musim kemarau tahun ini, BPBD Kabupaten Sumenep telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih.
Hasil pemetaan itu terdapat 32 desa dengan tersebar pada 10 kecamatan rawan kekeringan. "Daerah rawan kekeringan tahun ini hasil pemetaan jumlahnya lebih rendah dari musim kemarau tahun lalu," jelas Rahman.
Sumenep: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengajukan surat permohonan status siaga darurat kekeringan kepada bupati setempat. Saat ini beberapa daerah di Sumenep sudah kesulitan mendapat air bersih.
"Status siaga darurat kekeringan sebagai penanggulangan krisis air bersih," kata Kepala BPBD Kabupaten Sumenep, Rahman Riadi, saat dikonfirmasi, Selasa, 21 Juli 2020.
Baca:
ASN Positif Covid-19, 3 Kantor OPD Kota Solo Ditutup
Rahman menjelaskan sesuai pengajuan status siaga darurat, kekeringan diberlakukan selama empat bulan mulai Juli hingga Oktober 2020. Penetapan status ini penting dilakukan sebagai dasar penggunaan anggaran belanja tidak terduga Pemerintah Daerah.
"Hanya saja dana belanja tidak terduga itu sekarang dikhususkan untuk Korona. Semoga saja ada yang bisa digunakan untuk mengatasi kekeringan," jelasnya.
Dalam penanggulangan bencana kekeringan, nantinya setiap wilayah yang melakukan pengajuan akan didroping air bersih sesuai kebutuhan. Pada musim kemarau tahun ini, BPBD Kabupaten Sumenep telah melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih.
Hasil pemetaan itu terdapat 32 desa dengan tersebar pada 10 kecamatan rawan kekeringan. "Daerah rawan kekeringan tahun ini hasil pemetaan jumlahnya lebih rendah dari musim kemarau tahun lalu," jelas Rahman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
