Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.

Menko Polhukam: WTP Bukan Jaminan Instansi Bersih Korupsi

Daviq Umar Al Faruq • 23 September 2022 17:34
Malang: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak tujuh kali berturut-turut. Raihan itu diakuinya bukan jaminan bahwa institusi tersebut bebas korupsi.
 
"Itu Papua, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan karena WTP. Pengelolaan keuangan itu WTP tujuh kali berturut-turut. Sehingga kenapa korupsi, berarti salah itu korupsinya. Tidak," kata Mahfud di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.
 
Mahfud menerangkan selama ini, pihak-pihak yang terbukti melakukan korupsi mayoritas meraih predikat WTP. Ia mencontohkan Mahkamah Konstitusi yang pernah dipimpinya. Di kantor itu, meski sudah belasan kali meraih WTP, tapi tetap ada kasus kuropsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Koruptornya dua. Lho WTP ada korupsinya? Banyak. Mahkamah Agung itu sekretarisnya masuk penjara, sekarang kan WTP. MA baru beberapa minggu, pesta WTP, ada yang ditangkap. Jadi sama dengan Papua ini. Kenapa? WTP itu bukan menjamin tidak adanya korupsi," tegasnya.
 
Baca: Pengacara Lukas Enembe Sambangi KPK, Ada Apa?
 
Mahfud menjelaskan predikat WTP itu hanya berdasarkan kesesuaian transaksi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sedangkan, kesesuaian transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan, itu berbeda. 
 
"Oleh sebab itu, di dalam WTP mungkin saja ada korupsi karena tiga hal. Satu, ada yang tidak ditransaksikan. Kemudian, ada kick back," imbuhnya.
 
Kick back yang dimaksud Mahfud adalah ketika sebuah instansi menganggarkan pembangunan gedung semisal sebesar Rp500 Miliar. Setelah kontrak melalui pembukuan uang benar, namun ada nominal kick back Rp50 miliar. 
 
"Tapi ada kick back, dari Rp500 miliar tadi itu saya kembalikan Rp50 miliar. Itu kick back. Transaksinya sudah benar di buku, tapi kick back-nya ketahuan oleh KPK. Kemudian, ada PDTT, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, di Papua itu banyak sekali," jelasnya.
 
Sebelumnya, KPK sudah mengirimkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe sebanyak dua kali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Lukas diharap hadir dan memenuhi panggilan pemeriksaan yang akan dilakukan pada Senin, 26 September 2022.
 
(NUR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif