Lebak: Kabupaten Lebak masih kekurangan tenaga penyuluh lapang keluarga berencana (PLKB), sehingga perlu dilakukan penambahan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat.
"Kami memiliki 96 tenaga PLKB dengan melayani 340 desa dan lima kelurahan," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah di Lebak, Minggu, 11 Desember 2022.
Pemerintah pusat segera menambah kekurangan tenaga PLKB tersebut dengan tenaga aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Kekurangan tenaga PLKB, setiap tahun disampaikan kepada pemerintah daerah agar terpenuhi pelayanan KB, di mana di wilayah Kabupaten Lebak topografinya perbukitan dan pegunungan, sehingga masih banyak desa-desa terpencil.
"Kami mengapresiasi pemerintah akan mengangkat tenaga PLKB dari kader yang potensial untuk menutupi kekurangan tenaga itu," kata Tuti.
Menurut dia, kekurangan tenaga PLKB terpaksa satu petugas melayani antara dua sampai empat desa. Pelayanan seperti itu tidak efektif untuk melayani program KB.
Karena itu, petugas PLKB bekerja keras dengan melayani secara optimal hingga ke desa-desa terpencil, meski kekurangan tenaga penyuluh itu. Bahkan, realisasi peserta KB sampai Oktober 2022 mencapai 67,87 persen dari 300.816 pasangan usia subur (PUS) yang menjadi sasaran program tersebut.
"Kami berharap kekurangan tenaga PLKB ada penambahan,sehingga lebih efektif untuk lebih mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP)," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Lebak: Kabupaten
Lebak masih kekurangan tenaga penyuluh lapang
keluarga berencana (PLKB), sehingga perlu dilakukan penambahan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat.
"Kami memiliki 96 tenaga PLKB dengan melayani 340 desa dan lima kelurahan," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah di Lebak, Minggu, 11 Desember 2022.
Pemerintah pusat segera menambah kekurangan tenaga PLKB tersebut dengan tenaga aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). Kekurangan tenaga PLKB, setiap tahun disampaikan kepada pemerintah daerah agar terpenuhi pelayanan KB, di mana di wilayah Kabupaten Lebak topografinya perbukitan dan pegunungan, sehingga masih banyak desa-desa terpencil.
"Kami mengapresiasi pemerintah akan mengangkat tenaga PLKB dari kader yang potensial untuk menutupi kekurangan tenaga itu," kata Tuti.
Menurut dia, kekurangan tenaga PLKB terpaksa satu petugas melayani antara dua sampai empat desa. Pelayanan seperti itu tidak efektif untuk melayani program KB.
Karena itu, petugas PLKB bekerja keras dengan melayani secara optimal hingga ke desa-desa terpencil, meski kekurangan tenaga penyuluh itu. Bahkan, realisasi peserta KB sampai Oktober 2022 mencapai 67,87 persen dari 300.816 pasangan usia subur (PUS) yang menjadi sasaran program tersebut.
"Kami berharap kekurangan tenaga PLKB ada penambahan,sehingga lebih efektif untuk lebih mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP)," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
