medcom.id, Batang: Preasiden Joko Widodo meminta Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Kabupaten Batang ditingkatkan. Unit yang digagas Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan aktivis antikorupsi itu bakal dijadikan rujukan nasional.
Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Toturoong mengatakan, Presiden Jokowi menyebut UPKP2 di Kabupaten Batang hal yang baik dan dapat direplikasi secara nasional.
"UPKP2 dijadikan inspirasi pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan (TPKP). Hal ini dapat direplikasi secara nasional," kata Wandy dalam sebuah diskusi di Batang, Jawa Tengah, Jumat, 29 April.
Wandi mengingatkan Kabupaten Batang tidak berbesar hati karena terobosannya disorot Presiden. Wandi meminta Pemerintah Batang meningkatkan standar.
"Batang jangan terlalu percaya diri disebut sama Presiden. Ini tantangan berat. Ke depan, standar harus dinaikan untuk pelibatan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Wandy.
Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Foto: MTVN/Husein
Bupati Yoyok mewakili warga Batang mengaku terhormat atas pengakuan dari berbagai pihak terutama Presiden Jokowi terhadap kinerja UPKP2 selama ini.
Yoyok menekankan, pihaknya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga yang memiliki fungsi audit terhadap kinerja pemerintah.
"Lembaga yang mengaudit performa Pemerintah juga harus diaudit secara independen. Supaya, masukannya semakin berkualitas. Kami terus memperbaiki diri. Kami akan menjaga kepercayaan Presiden kepada Batang," kata Yoyok.
UPKP2 merupakan lembaga independen bentukan pemerintah Kabupaten Batang, yang digawangi jajaran birokrasi dan kumpulan tokoh masyarakat. Lembaga ini memiliki tugas untuk mengumpulkan keluhan masyarakat dalam pelayanan publik. Pembentukan UPKP2 sendiri merupakan bentuk keterbukaan pemerintahan Yoyok terhadap kritik yang membangun.
Stand festival anggaran di Kabupaten Batang. Foto: MTVN/M Rodhi Aulia
Yoyok juga mendorong keterlibatan legislatif dalam audit dan pemantauan yang dilakukan oleh UPKP2. "UPKP2 adalah lembaga audit dan kontrol independen terhadap kinerja pemerintah daerah, yang dibentuk berdasarkan peraturan bupati. Semakin berkualitas lembaga ini, semakin baik juga performa Pemerintah. Karenanya saya berharap DPRD bisa menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk memastikan keberlangsungan unit kerja ini," ujar Yoyok.
Saat ini, UPKP2 Kabupaten Batang sudah mulai membuka desk pengaduan di sejumlah kantor pelayanan publik, termasuk di rumah sakit umum daerah.
"Bagi saya, pemerintah itu harus siap menerima kritik. Pemimpin yang tidak mau dikritik artinya pemimpin yang tidak mau belajar. Makanya, Pemerintah Kabupaten Batang mendirikan sebuah lembaga yang kerjanya mengritik dan mengawasi, namun berbasis kepada data dan temuan,” ujar Yoyok.
medcom.id, Batang: Preasiden Joko Widodo meminta Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) Kabupaten Batang ditingkatkan. Unit yang digagas Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan aktivis antikorupsi itu bakal dijadikan rujukan nasional.
Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Toturoong mengatakan, Presiden Jokowi menyebut UPKP2 di Kabupaten Batang hal yang baik dan dapat direplikasi secara nasional.
"UPKP2 dijadikan inspirasi pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan (TPKP). Hal ini dapat direplikasi secara nasional," kata Wandy dalam sebuah diskusi di Batang, Jawa Tengah, Jumat, 29 April.
Wandi mengingatkan Kabupaten Batang tidak berbesar hati karena terobosannya disorot Presiden. Wandi meminta Pemerintah Batang meningkatkan standar.
"Batang jangan terlalu percaya diri disebut sama Presiden. Ini tantangan berat. Ke depan, standar harus dinaikan untuk pelibatan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Wandy.
Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo. Foto: MTVN/Husein
Bupati Yoyok mewakili warga Batang mengaku terhormat atas pengakuan dari berbagai pihak terutama Presiden Jokowi terhadap kinerja UPKP2 selama ini.
Yoyok menekankan, pihaknya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga yang memiliki fungsi audit terhadap kinerja pemerintah.
"Lembaga yang mengaudit performa Pemerintah juga harus diaudit secara independen. Supaya, masukannya semakin berkualitas. Kami terus memperbaiki diri. Kami akan menjaga kepercayaan Presiden kepada Batang," kata Yoyok.
UPKP2 merupakan lembaga independen bentukan pemerintah Kabupaten Batang, yang digawangi jajaran birokrasi dan kumpulan tokoh masyarakat. Lembaga ini memiliki tugas untuk mengumpulkan keluhan masyarakat dalam pelayanan publik. Pembentukan UPKP2 sendiri merupakan bentuk keterbukaan pemerintahan Yoyok terhadap kritik yang membangun.
Stand festival anggaran di Kabupaten Batang. Foto: MTVN/M Rodhi Aulia
Yoyok juga mendorong keterlibatan legislatif dalam audit dan pemantauan yang dilakukan oleh UPKP2. "UPKP2 adalah lembaga audit dan kontrol independen terhadap kinerja pemerintah daerah, yang dibentuk berdasarkan peraturan bupati. Semakin berkualitas lembaga ini, semakin baik juga performa Pemerintah. Karenanya saya berharap DPRD bisa menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) untuk memastikan keberlangsungan unit kerja ini," ujar Yoyok.
Saat ini, UPKP2 Kabupaten Batang sudah mulai membuka desk pengaduan di sejumlah kantor pelayanan publik, termasuk di rumah sakit umum daerah.
"Bagi saya, pemerintah itu harus siap menerima kritik. Pemimpin yang tidak mau dikritik artinya pemimpin yang tidak mau belajar. Makanya, Pemerintah Kabupaten Batang mendirikan sebuah lembaga yang kerjanya mengritik dan mengawasi, namun berbasis kepada data dan temuan,” ujar Yoyok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
