Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Sumadi. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim
Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Sumadi. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim

Pemerintah DIY Pertimbangkan Libatkan Warga Kendalikan Demonstrasi

Ahmad Mustaqim • 03 November 2021 14:26
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mengkaji hasil rekomendasi Ombudsman yang menyebut larangan demonstrasi di sepanjang Malioboro hingga Kraton malaadministratif. Pemerintah DIY mengundang sejumlah lapisan masyarakat, termasuk warga sekitar Malioboro membahas aturan itu.
 
"Teman-teman (warga di sekitar) Malioboro mereka berpartisipasi di dalam pengendalian. Pengendalian (di dalam Pergub) kewenangan OPD. Mereka mengusulkan dilibatkan dalam pengendalian sehingga dengan begitu mereka bisa berpartisipasi untuk pengendalian," kata Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Sumadi, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 3 November 2021.
 
Baca: Pemkab Gowa Mulai Lakukan PTM Terbatas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sumadi mengatakan ada sejumlah masukan dari diskusi publik yang tertutup dari media itu. Masukan dalam diskusi itu yakni warga meminta pemerintah menyediakan tempat khusus untuk menyampaikan pendapat, dalam hal ini di luar kawasan Malioboro. Menurut dia aksi demonstrasi yang selama ini berjalan mengganggu aktivitas perekonomian.
 
"Selama ini (demonstrasi) di sepanjang Malioboro, mengganggu. Pemerintah diminta menyiapkan tempat khusus di luar Malioboro sehingga tidak mengganggu perekonomian," jelasnya.
 
Sumadi mengatakan Pergub yang telah diundangkan dan berjalan itu tetap masih bisa diberikan masukan. Pemerintah DIY, kata dia, akan menambah sejumlah aspek di dalamnya.
 
Terkait rekomendasi ombudman yang menilai Pergub Nomor 1 Tahun 2021 itu malaadministratif, ia menilai lembaga itu tak memiliki kewenangan. Ia mengatakan ombudsman hanya bisa menyarankan.
 
"Yang wenang menentukan salah prosedur bukan ombudsman. (Ombudsman) itu hanya menyarankan," ungkapnya.
 
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah DIY, Adi Bayu Kristanto, mengatakan sejumlah masukan yakni soal perubahan nomenklatur isi Pergub. Misalnya istilah Istana Negara menjadi Istana Kepresidenan serta pengaturan radius titik yang dibolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
 
"Di dalam Pergub (jarak untuk berdemonstrasi) 500 m dari pagar Kraton. Masukannya menjadi 150 meter. Masukan-masukan ini jadi bahan," kata Adi.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif