Masyarakat menari bersama Tari Yospan khas Papua di hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Thamrin, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)
Masyarakat menari bersama Tari Yospan khas Papua di hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Thamrin, Jakarta. (Foto: MI/Susanto)

DPRD Merauke Dukung Pemekaran DOB Papua

Nasional pemekaran daerah
Roylinus Ratumakin • 07 November 2019 13:19
Jayapura: Ketua sementara DPRD Merauke Beny Latumahina, mendukung rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua. Menurut dia, upaya agar pemekaran terealisasi telah diperjuangkan sejak 2002.
 
“Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat dan masyarakat Merauke yang sudah berjuang 17 tahun meminta agar ada pemekaran DOB menjadi Provinsi Papua Selatan,” kata dia, Kamis, 7 November 2019.
 
Beny mengatakan agar pemekaran berjalan mulus, perlu dukungan minimal empat kabupaten. Di antaranya, Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kami sangat berharap, pemekaran DOB ini terjadi untuk kami di wilayah Anim Ha, karena perjuangan ini sudah lebih dulu dari perjuangan beberapa wilayah adat di Papua,” ujarnya.
 
Beny mengaku telah menggelar dengar pendapat dengan sejumlah tokoh Papua Selatan. Di antaranya pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Merauke Johanes Gluba Gebze, serta sejumlah pemangku kepentingan.
 
“Memang ada pro dan kontra. Tapi kami berharap, yang kontra ini bisa diberikan pemahaman ada nilai plus ketika Papua Selatan menjadi provinsi. Ini yang harus dijelaskan," ungkapnya.
 
Ia menambahakn pemekaran juga agar kewenangan, pengelolaan keuangan, tujuan-tujuan otonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan daya saing antardaerah, secara definitif sudah pasti akan terakomodasi dengan baik.
 
“Kami juga sudah membentuk dua pansus yang membahas soal keterwakilan kursi dan juga soal pemekaran DOB Provinsi Papua Selatan,” imbuh Beny.
 
Terpisah, Bupati Kabupaten Merauke Frederikus Gebze justru enggan berkomentar soal wacana pemekaran DOB. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
 
"Kami baru mau melakukan pertemuan dengan empat bupati yang ada di wilayah adat Anim Ha. Itu saja, tetapi pembicaraan selanjutnya, saya belum mau berkomentar,” pungkasnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif