Hadapi Inflasi, Pemkab Tangerang Minta Pengusaha Tak PHK Karyawan

Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, meminta meminta para pengusaha agar tidak mengurangi karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi menekan potensi inflasi. "Pelaku usaha agar tidak mengurangi karyawan dan para pekerja diharapkan dapat menjaga harmonisasi dalam kondisi saat ini. Mari saling jaga kondisi untuk menghadapi inflasi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Maesyal Rasyid, Kamis, 22 September 2022. Maesyal mengatakan pemerintah memfasilitasi dialog untuk para pengusaha dan pekerja dalam menghadapi inflasi dampak penyesuaian harga akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia berharap para pengusaha bisa berusaha bertahan sekuat tenaga menghadapi kondisi inflasi dan karyawan tetap produktif walaupun tantangan yang dihadapi lebih berat.   "Kami juga berharap dialog ini dapat meningkatkan pengetahuan para pengusaha atau manajemen perusahaan dan serikat pekerja tentang tata cara PHK dan bagaimana pekerja bisa mendapatkan manfaat JKP," ungkapnya. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bakal mengalokasikan anggaran senilai Rp73 miliar sebagai pengendalian inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dana tersebut diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2022. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan anggaran yang digunakan akan dialokasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan BBM melalui program bantuan sosial tunai. Alokasi pembiayaan itu bersumber dari dua anggaran, pertama dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen. Penyaluran anggaran sebesar Rp73 miliar itu akan diprioritaskan bagi 33.333 masyarakat melalui bantuan langsung tunai, sektor ketahanan pangan, UMKM, dan padat karya.