Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.

Mahfud MD Akui Masih Banyak Praktik Mafia Hukum

Daviq Umar Al Faruq • 23 September 2022 12:37
Malang: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta KPK untuk memproses hukum perkara tersebut.
 
"Ya kalau memang ditangkap ya biar diproses dong. Karena itu sudah tertangkap tangan itu artinya sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka. Saya kira tidak ada masalah. Biar saja. Itu memang kerjaan nya KPK," katanya di Malang, Jawa Timur, Jumat 23 September 2022.
 
Mahfud mengaku, KPK memang perlu masuk ke ranah aparat penegak hukum (APH). Sebab, di sektor tersebut diakuinya masih banyak mafia hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut saya memang KPK harus masuk ke APH ya, ke aparat penegak hukum juga, karena disana juga ramai sama mafia hukum dan sebagainya," ujarnya.
 
Baca: Jadi Tersangka Suap, Segini Kekayaan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahfud meminta kepada KPK untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Ia mewanti-wanti agar KPK tidak mencari-cari kesalahan dalam melakukan proses hukum.
 
"Tetapi tetap harus profesional, tidak boleh mencari-cari. Karena kalau orang mencari-cari kesalahan lalu orang ditindak secara hukum itu tidak bagus bagi pembangunan hukum, dan pembangunan ekonomi juga. Bisa gagal kalau selalu mencari salahnya," jelasnya.
 
"Tapi juga orang hati-hati, jangan berbuat salah, jujur-jujur aja, dan KPK nya juga harus baik. Dan menurut saya KPK cukup punya ukuran-ukuran yang jelas untuk melakukan tindakan itu," imbuhnya.
 
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangka, yakni Hakim Agung Sudrajad Dimyati (SD).
 
"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian KPK menaikkan status kasus ini ke penyidik dan KPK menetapkan 10 tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2022.
 
(WHS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif