Timor Tengah Selatan Punya Sumber Pangan Melimpah Atasi Stunting

Timor Tengah Selatan: Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa mengatasi stunting atau tengkes melalui sumber daya pangannya. Terdapat banyak sumber pangan yang bisa mengatasi problem stunting yang masih tinggi di sana. "Kelor di sini produksinya luar biasa, sumber makanan lain juga cukup melimpah. Saya yakin kalau capaian KB-nya ditingkatkan, jangkauannya baik, pemberian makanan tambahan lancar kepada anak risiko stunting, maka stunting di TTS akan berhasil diturunkan," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo, melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 Maret 2024. Dokter Hasto memberikan sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Strategis, di Kantor Bupati TTS, NTT, kemarin. Dia menekankan kepada jajaran Dinas KB Kabupaten TTS untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencatat angka prevalensi stunting di NTT pada 2021 cukup tinggi, yakni mencapai 37,8 persen. Angka itu berhasil diturunkan pada 2022 menjadi 35,3 persen. Dokter Hasto optimistis upaya penurunan stunting di TTS masih dapat diupayakan. Selain melalui sumber daya pangan, penggunaan kontrasepsi pun bisa membantu menurunkan angka stunting. Dia mengatakan banyak sekali ibu setelah melahirkan tidak memakai kontrasepsi. Hal ini membuat kehamilan terjadi dalam jarak dekat. "Ayo gencarkan pelayanan KB. Saya berterima kasih karena Pemkab TTS sudah memiliki kebijakan akseptor vasektomi dan tubektomi dapat uang istirahat Rp450 ribu," kata dr Hasto.  Pada 2023, TTS mendapatkan anggaran DAK Fisik sebesar Rp2,015 miliar untuk kegiatan di Dinas KB-nya. Untuk pelayanan KB dan yang lain, sudah diserap 81,2 persen atau sekitar Rp1,6 miliar. Ia berharap di tahun mendatang penyerapan lebih optimal sehingga TTS dapat cepat menurunkan stunting dan peserta KB-nya lebih banyak lagi.   Serapan masih minim Sedangkan BOKB non-fisik di TTS pada 2023 naik dengan jumlah Rp8,63 miliar. Namun, baru terserap sekitar 38 persen.  "Kami mohon dukungannya untuk ditingkatkan. (Anggaran) 2024 ini Rp6,3 miliar. Mumpung awal tahun, ayo perbanyak kegiatan vasektomi, tubekomi, dan kegiatan mengenai pencegahan stunting," kata dr Hasto. Untuk mengakomodasi akses pelayanan KB yang terlalu jauh di TTS, dr Hasto meminta bidan praktik swasta untuk melakukan MoU dengan Dinas KB. Tujuannya agar bidan dapat mengakses alat-alat kontrasepsi dari BKKBN secara gratis.  "Sehingga suntik ada, susuknya ada, implan ada, dan bidan mendapatkan ongkos jasa medis," kata dia. Edukasi mengenai efek samping penggunaan alat kontrasepsi juga perlu dilakukan oleh para pendamping keluarga. "Orang yang dipasang KB memang mens-nya sedikit bahkan tidak keluar. Jadi, jangan pernah menganggap kalau tidak mens maka darah kotornya tidak keluar, itu anggapan keliru," kata dia.   Kabupaten terluas Pj Sekretaris Daerah TTS, Yohanis Lakapu, mengatakan prevalensi stunting di TTS sejumlah 22,3 persen. Pada 2023, TTS berhasil mencapai jumlah peserta KB modern sebanyak 50 persen, lebih tinggi 8,5 poin dari rerata NTT. "Peserta KB aktif yang jumlahnya sedikit pun kadang tidak aktif, maka petugas harus selalu mengingatkan para peserta. Kalau tidak diingatkan dia lupa untuk kembali sehingga terjadi kehamilan baru," kata Yohanis. TTS merupakan kabupaten terluas di NTT, berkebalikan dengan jumlah petugas KB yang terbatas berjumlah 38 orang. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Yohanis yang merupakan mantan PLKB berharap BKKBN dapat mengutamakan putra dan putri Kabupaten TTS untuk mengisi kekurangan tenaga ini.   Meninjau KB ke TTU Masih dalam rangkaian kegiatan di hari yang sama, dr Hasto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penyerapan DAK Fisik di Kabupaten TTU terserap sebesar 91,8 persen atau Rp1,9 miliar dari total Rp2,1 miliar. Pada 2024, alokasi DAK Fisik Kabupaten TTU Rp2,5 miliar. Dokter Hasto mengingatkan kembali mengenai pentingnya para penyuluh KB untuk mengedukasi masyarakat terkait usia pernikahan ideal, ASI eksklusif, dan pemberian makanan tambahan sesuai umur bayi. Dia mengaku senang dapat mengunjungi Kantor DP2KB Kabupaten TTU.   Ia berpesan para pendamping keluarga di daerah perbatasan tersebut dapat meningkatkan capaian ber-KB dan berupaya penuh menurunkan stunting. Kunjungan tersebut berlanjut ke Puskesmas Sasi. Di sana dilakukan pelayanan KB implan kepada 120 akseptor. Dokter Hasto melakukan pemasangan KB implan pada salah satu ibu berusia 16 tahun yang baru melahirkan tiga bulan lalu.