Surabaya: Jumlah pekerja terdampak pandemi virus korona di Jawa Timur, terus meningkat. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, hingga Selasa, 21 April 2020, pekerja terdampak mencapai 42.881 orang.
"Kami harap mereka mendaftar program prakerja, dan yang sudah mendaftar ada sekitar 62 ribu lebih orang," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 21 April 2020.
Khofifah memerinci sebanyak 31.394 pekerja dirumahkan oleh 449 perusahaan se-Jawa Timur. Kemudian 4.746 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 165 perusahaan, dan 6.741 pekerja migran Indonesia (PMI), gagal berangkat atau habis masa kerja.
Baca juga: Tim Medis Covid-19 Unair Kehabisan Reagen
Namun dari jumlah itu, Khofifah tak menyebut berapa persentase pekerja yang mendapatkan program prakerja. Ia hanya meminta pekerja yang tak lolos program bersabar.
"Jadi bagi mereka yang belum dipanggil (lolos), akan masuk daftar tunggu, sehinga saya minta bersabar dan tidak usah panik," jelasnya.
Selain program prakerja dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga menyiapkan program jaring pengaman sosial. Program tengah dimatangkan sedangkan target dan sasaran serta pagu untuk masing-masing wlayah masih dikoordinasikan dengan 38 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.
"Program prakerja ini memang diprioritaskan bagi para pekerja korban PHK atau dirumahkan. Namun masyarakat umum yang sudah berusia 18 tahun, dan tidak terikat dengan pendidikan formal juga bisa ikut daftar," imbuh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak.
Surabaya: Jumlah pekerja terdampak pandemi virus korona di Jawa Timur, terus meningkat. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, hingga Selasa, 21 April 2020, pekerja terdampak mencapai 42.881 orang.
"Kami harap mereka mendaftar program prakerja, dan yang sudah mendaftar ada sekitar 62 ribu lebih orang," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa, 21 April 2020.
Khofifah memerinci sebanyak 31.394 pekerja dirumahkan oleh 449 perusahaan se-Jawa Timur. Kemudian 4.746 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 165 perusahaan, dan 6.741 pekerja migran Indonesia (PMI), gagal berangkat atau habis masa kerja.
Baca juga:
Tim Medis Covid-19 Unair Kehabisan Reagen
Namun dari jumlah itu, Khofifah tak menyebut berapa persentase pekerja yang mendapatkan program prakerja. Ia hanya meminta pekerja yang tak lolos program bersabar.
"Jadi bagi mereka yang belum dipanggil (lolos), akan masuk daftar tunggu, sehinga saya minta bersabar dan tidak usah panik," jelasnya.
Selain program prakerja dari pemerintah pusat, Pemprov Jatim juga menyiapkan program jaring pengaman sosial. Program tengah dimatangkan sedangkan target dan sasaran serta pagu untuk masing-masing wlayah masih dikoordinasikan dengan 38 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.
"Program prakerja ini memang diprioritaskan bagi para pekerja korban PHK atau dirumahkan. Namun masyarakat umum yang sudah berusia 18 tahun, dan tidak terikat dengan pendidikan formal juga bisa ikut daftar," imbuh Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
