medcom.id, Jayapura: Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus berupaya memberantas malaria dengan memberikan obat antimalaria.
"Semua kasus malaria melalui pemeriksaan laboratorium. Bila positif malaria, harus diberikan obat antimalaria. Tidak boleh pakai obat-obatan yang lain," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinkes Papua Bery Wopari di Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2017.
Menurut Bery, semua pasien atau orang yang datang dengan keluhan demam harus diperiksa darahnya. "Setelah pemeriksaan, baru ditentukan adanya penyakit malaria atau tidak. Kemudian, bisa mendapatkan obat antimalaria," katanya.
Bery menjelaskan, sejak dahulu jika seseorang merasa badannya mengalami demam, akan langsung ke apotek membeli obat klorokuin. "Satu hari minum obat, lalu rasa badan sudah enak langsung tidak dilanjutkan. Nah, itu menjadi salah satu persoalan bagi kami di Papua, khususnya bagian pengendalian malaria karena penderita akan kebal terhadap obat tersebut," ujarnya lagi.
Kini, lanjut Bery, obat klorokuin itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, dipakai untuk pengobatan khusus penyakit rematik.
"Sekarang persoalannya adalah apakah petugas kesehatan di daerah terpencil mau ke rumah masyarakat untuk periksa malaria, mau melakukan pemeriksaan malaria kepada ibu hamil atau tidak, kembali lagi kepada ketersediaan petugas kesehatan," ujar dia.
Kemudian, alat pemeriksaan malaria ada atau tidak. Jika alat pemeriksaan dan obat bisa dipastikan dalam kondisi mencukupi, tinggal kembali kepada petugas kesehatan yang bekerja di lapangan.
"Peralatan dan obat ada, tetapi kalau tidak ada petugas kesehatan, maka tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.
Bery menambahkan, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk memberas penyakit malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk dan pemasangan kawat antinyamuk di setiap ventilasi. Selain itu, pembersihan bak mandi, pembersihan genangan air, menguburkan bekas daun-daun basah dan kaleng.
"Semua itu kami lakukan untuk mencegah penyebaran malaria di Papua sebelum memasuki fase eliminasi malaria pada 2030," ujar dia.
medcom.id, Jayapura: Dinas Kesehatan Provinsi Papua terus berupaya memberantas malaria dengan memberikan obat antimalaria.
"Semua kasus malaria melalui pemeriksaan laboratorium. Bila positif malaria, harus diberikan obat antimalaria. Tidak boleh pakai obat-obatan yang lain," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB dan Malaria (ATM) Dinkes Papua Bery Wopari di Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2017.
Menurut Bery, semua pasien atau orang yang datang dengan keluhan demam harus diperiksa darahnya. "Setelah pemeriksaan, baru ditentukan adanya penyakit malaria atau tidak. Kemudian, bisa mendapatkan obat antimalaria," katanya.
Bery menjelaskan, sejak dahulu jika seseorang merasa badannya mengalami demam, akan langsung ke apotek membeli obat klorokuin. "Satu hari minum obat, lalu rasa badan sudah enak langsung tidak dilanjutkan. Nah, itu menjadi salah satu persoalan bagi kami di Papua, khususnya bagian pengendalian malaria karena penderita akan kebal terhadap obat tersebut," ujarnya lagi.
Kini, lanjut Bery, obat klorokuin itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, dipakai untuk pengobatan khusus penyakit rematik.
"Sekarang persoalannya adalah apakah petugas kesehatan di daerah terpencil mau ke rumah masyarakat untuk periksa malaria, mau melakukan pemeriksaan malaria kepada ibu hamil atau tidak, kembali lagi kepada ketersediaan petugas kesehatan," ujar dia.
Kemudian, alat pemeriksaan malaria ada atau tidak. Jika alat pemeriksaan dan obat bisa dipastikan dalam kondisi mencukupi, tinggal kembali kepada petugas kesehatan yang bekerja di lapangan.
"Peralatan dan obat ada, tetapi kalau tidak ada petugas kesehatan, maka tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.
Bery menambahkan, upaya lain yang dilakukan pihaknya untuk memberas penyakit malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk dan pemasangan kawat antinyamuk di setiap ventilasi. Selain itu, pembersihan bak mandi, pembersihan genangan air, menguburkan bekas daun-daun basah dan kaleng.
"Semua itu kami lakukan untuk mencegah penyebaran malaria di Papua sebelum memasuki fase eliminasi malaria pada 2030," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
