Yogyakarta: Sejak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkuwono X menolak berdialog, tak ada lagi upaya yang bisa dilakukan PKL di Jalan Perwakilan Malioboro, Kota Yogyakarta. Puluhan PKL yang lapaknya disegel terpaksa harus meninggalkan lokasi.
Salah seorang PKL Jalan Perwakilan Malioboro Rukamto menjadi salah satu yang kini telah pindah. Lelaku berusia 58 tahun itu sudah membawa barang-barangnya dari Jalan Perwakilan.
"Selamat tinggal Malioboro," ujar Rukamto pada Jumat, 13 Januari 2023.
Benda demi benda yang digunakan untuk berjualan Rukamto ia kemasi perlahan. Ia bersama sejumlah pekerja mengangkut dan menaikkan di atas sebuah truk. Spanduk promosi, meja-meja, kompor, hingga kulkas sudah Rukamto boyong dari lokasi Jalan Perwakilan.
Waktu 24 tahun berniaga di kawasan itu bukan sebentar dilakoni Rukamto. Sebentar lagi, lapak yang ia sewa akan dihancurkan menjadi area penyokong Jogja Planning Gallery (JPG).
"Kalau sudah lebih 10 hari gak berjualan, buat apa bertahan. Sudah tak ada harapan," ujarnya.
Ia merujuk pada penyegakan lapak PKL di kawasan Jalan Perwakilan oleh Satpol PP dan jajaran aparat pada pekan lalu. Tak hanya mematikan penghasilan, ia mengaku masih trauma karena penyegelan tanpa ada toleransi waktu untuk mengemasi barang.
"Kami diperlakukan lebih dari (pelaku) kriminal. Tiba-tiba (lapak) disegel. Rasanya masih ada yang mengganggu dipikiran," ungkapnya.
Rukamto mengaku menyewa 4 lapak di lokasi itu. Nilai yang beberapa tahun lalu ia keluarkan senilai Rp120 juta. Ia mengatakan tanah lokasi lapak berjualan itu disebut milik Kraton Yogyakarta karena pengontrak diberikan berkas kekancingan atau hak pakai.
Sebuah sepeda motor sudah ia jual untuk operasional karena tak berjualan. Informasi yang ia dapat, pemerintah menyiapkan relokasi meski belum tentu akan bisa menghidupkan kembali jualannya.
"Ini kan ibarat membunuh, sudah sekarat, tetapi tidak disiapkan kuburannya," kata dia.
Sekretaris Daerah Pemetintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pembongkaran lapak akan dilajukan beberapa waktu ke depan. Menurut dia, pembongkaran bangunan akan dilakukan koordinasi dengan Keraton Yogyakarta sebagai pemilik lahan. Jajaran Pemerintah DIY yang akan mengeksekusi lahan itu.
"Kenapa itu dilakukan (pemerintah)provinsi karena berkaitan dengan pembangunan JPG," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Yogyakarta: Sejak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkuwono X menolak berdialog, tak ada lagi upaya yang bisa dilakukan
PKL di Jalan Perwakilan Malioboro, Kota Yogyakarta. Puluhan PKL yang lapaknya disegel terpaksa harus meninggalkan lokasi.
Salah seorang PKL
Jalan Perwakilan Malioboro Rukamto menjadi salah satu yang kini telah pindah. Lelaku berusia 58 tahun itu sudah membawa barang-barangnya dari Jalan Perwakilan.
"Selamat tinggal
Malioboro," ujar Rukamto pada Jumat, 13 Januari 2023.
Benda demi benda yang digunakan untuk berjualan Rukamto ia kemasi perlahan. Ia bersama sejumlah pekerja mengangkut dan menaikkan di atas sebuah truk. Spanduk promosi, meja-meja, kompor, hingga kulkas sudah Rukamto boyong dari lokasi Jalan Perwakilan.
Waktu 24 tahun berniaga di kawasan itu bukan sebentar dilakoni Rukamto. Sebentar lagi, lapak yang ia sewa akan dihancurkan menjadi area penyokong Jogja Planning Gallery (JPG).
"Kalau sudah lebih 10 hari gak berjualan, buat apa bertahan. Sudah tak ada harapan," ujarnya.
Ia merujuk pada penyegakan lapak PKL di kawasan Jalan Perwakilan oleh Satpol PP dan jajaran aparat pada pekan lalu. Tak hanya mematikan penghasilan, ia mengaku masih trauma karena penyegelan tanpa ada toleransi waktu untuk mengemasi barang.
"Kami diperlakukan lebih dari (pelaku) kriminal. Tiba-tiba (lapak) disegel. Rasanya masih ada yang mengganggu dipikiran," ungkapnya.
Rukamto mengaku menyewa 4 lapak di lokasi itu. Nilai yang beberapa tahun lalu ia keluarkan senilai Rp120 juta. Ia mengatakan tanah lokasi lapak berjualan itu disebut milik Kraton Yogyakarta karena pengontrak diberikan berkas kekancingan atau hak pakai.
Sebuah sepeda motor sudah ia jual untuk operasional karena tak berjualan. Informasi yang ia dapat, pemerintah menyiapkan relokasi meski belum tentu akan bisa menghidupkan kembali jualannya.
"Ini kan ibarat membunuh, sudah sekarat, tetapi tidak disiapkan kuburannya," kata dia.
Sekretaris Daerah Pemetintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kadarmanta Baskara Aji mengatakan pembongkaran lapak akan dilajukan beberapa waktu ke depan. Menurut dia, pembongkaran bangunan akan dilakukan koordinasi dengan Keraton Yogyakarta sebagai pemilik lahan. Jajaran Pemerintah DIY yang akan mengeksekusi lahan itu.
"Kenapa itu dilakukan (pemerintah)provinsi karena berkaitan dengan pembangunan JPG," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(WHS)
