Ilustrasi - Medcom.id.
Ilustrasi - Medcom.id.

Pemprov Jabar Tetapkan Keputusan Gubernur Terkait Upah

Nasional upah
Antara, Octavianus Dwi Sutrisno • 02 Desember 2019 10:26
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 Tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tertanggal 1 Desember 2019.
 
Kepgub ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
 
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani mengatakan penetapan Keputusan Gubernur (Kepgub) berisi sembilan poin yang berpihak ke pengusaha dan pekerja. UMK kabupaten/kota dalam besaran Kepgub mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pada salah satu poinnya terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar," katanya, Senin, 2 Desember 2019.
 
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok Wido Pratikno mengaku lega dengan terbitnya keputusan gubernur tersebut. Dia melanjutkan terbitnya Kepgub menandakan Pemprov tidak melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan
 
"Kita jelas, jadi punya kepastian hukum," ucap Wido.
 
Wido melanjutkan Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai aturan Tenaga Kerja, pengupahan di Kota maupun Kabupaten ditetapkan dan direkomendasi oleh Gubernur. Dia merasa dengan terbitnya Kepgub ada perhatian dari pemerintah.
 
"Jadi ini benar-benar sudah ditetapkan tidak hanya sebatas surat edaran," ucapnya.
 
Dia memastikan pihaknya tidak akan berdemo dan mogok massal usai terbitnya Kepgub. Wido menegaskan besaran nilai upah telah disetujui oleh seluruh pihak terutama buruh.
 
"Tidak ada yang turun ke jalan, sekarang tinggal kami sosialisasikan SK ini kepada pekerja - pekerja yang tidak berserikat," tandasnya.
 
Berikut daftar lengkap UMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE:
 
1.Kabupaten Karawang Rp4.594.324,54
2. Kota Bekasi Rp4.589.708,90
3.Kabupaten Bekasi Rp4.498.961,51
4. Kota Depok Rp4.202.105,87
5. Kota Bogor Rp4.169.806,58
6. Kabupaten Bogor Rp4.083.670,00
7. Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067,66
8. Kota Bandung Rp3.623.778,91
9. Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427,79
10. Kabupaten Sumedang Rp3.139.275,37
11. Kabupaten Bandung Rp3.139.275,37
12. Kota Cimahi Rp3.139.274,74
13. Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531,71
14. Kabupaten Subang Rp2.965.468,00
15. Kabupaten Cianjur Rp2.534.798,99
16. Kota Sukabumi Rp2.530.182,63
17. Kabupaten Indramayu Rp2.297.931,11
18. Kota Tasikmalaya Rp2.264.093,28
19. Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787,92
20. Kota Cirebon Rp2.219.487,67
21. Kabupaten Cirebon Rp2.196.416,09
22. Kabupaten Garut Rp1.961.085,70
23. Kabupaten Majalengka Rp1.944.166,36
24. Kabupaten Kuningan Rp1.882.642,36
25. Kabupaten Ciamis Rp1.880.654,54
26. Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591,33
27. Kota Banjar Rp1.831.884,83.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif