Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (ANT/Ardiansyah)
Warga menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (ANT/Ardiansyah)

Kemensos Disebut Salah Paham Soal Labelisasi Keluarga Miskin

Nasional pkh
Hendrik Simorangkir • 13 September 2019 12:16
Tangerang: Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Suli Rosadi angkat bicara terkait pernyataan Kementerian Sosial (Kemensos) yang melarang labelisasi keluarga miskin. Suli menganggap Kemensos salah mengartikan maksud Dinsos Kota Tangerang.
 
"Saya kasih labelisasi keluarga miskin itu buat orang kaya tapi masih mengaku miskin. Kalau buat keluarga yang memang kondisinya miskin saya tidak akan pasang," ujar Suli, Jumat, 13 September 2019.
 
Suli menambahkan labelisasi dipakai agar orang yang mengaku miskin dan sadar tidak pantas menerima bantuan Kemensos. Dia berharap melalui pelabelan orang yang mengaku miskin mengundurkan diri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga kuota tepat sasaran," imbuhnya.
 
Pihaknya tidak merujuk surat edaran Kemensos RI No: 1000/LJS/HM.01/6/2019 terkait labelisasi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH). Sebab labelisasi keluarga miskin diterapkan hanya untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang mampu tapi masih mengaku miskin.
 
"Kami sangat mengetahui peraturan. Tapi semuanya tidak merujuk ke surat edaran itu karena kita melabeli orang kaya, bukan orang miskin," jelasnya.
 
Kementerian Sosial (Kemensos) melarang labelisasi dengan sebutan Keluarga Miskin yang diterapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang. Pelabelan dengan diksi Keluarga Miskin dalam perspektif ilmu pekerjaan sosial dapat menurunkan harkat dan martabat keluarga penerima manfaat.
 
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan pelabelan berpotensi menimbulkan stigma terciptanya inklusi sosial dalam masyarakat.
 
"Pemasangan stiker atau cat label hendaknya mengganti penggunaan kata Keluarga Miskin menjadi Keluarga Prasejahtera. Pelabelan Keluarga Miskin seperti di Kota Tangerang dilarang oleh Kemensos RI," ujar Harry, Kamis, 12 September 2019.
 
Harry menjelaskan pelarangan labelisasi Keluarga Miskin sebagaimana surat edaran Kemensos RI No: 1000/LJS/HM.01/6/2019. Surat perihal labelisasi KPM program keluarga harapan (PKH) tersebut sudah diedarkan pertanggal 18 Juni 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
 
"Tidak diperbolehkannya penggunaan kata Keluarga Miskin juga merujuk kepada surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 1902/4/S/HK.05.02105/2019 tertanggal 9 Mei 2019, perihal instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum," jelasnya.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif