Ilustrasi sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Ilustrasi sejumlah pekerja pabrik rokok menghitung uang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

Aliansi Buruh Aceh Mulai Terima Pengaduan Pembayaran THR

Nasional buruh tunjangan hari raya Idulfitri 1443 Lebaran 2022
Antara • 22 April 2022 06:07
Banda Aceh: Aliansi Buruh Aceh sudah mulai menerima pengaduan terkait adanya perusahaan swasta di Aceh yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR) terhadap pekerjanya.
 
"Jadi aliansi pekerja buruh juga membuka posko para pekerja di Banda Aceh dan Aceh Besar sampai 26 April," kata Sekretaris Aliansi Buruh Aceh, Habibi Inseun, di Banda Aceh, Kamis, 21 April 2022.
 
Baca: Disnaker DIY Terima 11 Aduan Pembayaran THR

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Habibi mengatakan sementara ini pihaknya sudah menerima pengaduan dua pekerja dari dua perusahaan di Aceh yang belum ada kejelasan terkait pembayaran THR, apalagi sebelumnya dua pekerja ini juga tidak menerima.
 
Meski demikian, kata Habibi, pihaknya juga menerima laporan bahwa sudah ada 20 perusahaan yang telah membayar THR karyawannya, serta kemungkinan segera membayarkan nantinya.
 
Habibi menuturkan sebenarnya masih banyak perusahaan yang mungkin tidak membayar THR pekerja, namun kebanyakan dari mereka tidak berani membuat laporan.
 
"Kita khawatir banyak pekerja yang tidak berani melapor, terkadang juga ada yang jumlah bayar tidak sesuai UMP Rp3,2 juta untuk Banda Aceh, hanya dapat Rp1 juta sudah dianggap THR. Tapi mereka tidak berani melapor," jelasnya.
 
Padahal, lanjut Habibi, jika masa kerja satu tahun seharusnya mereka mendapatkan THR sebulan gaji. Tetapi problem saat ini karena mereka tidak berani melapor takut dengan resiko pemecatan.
 
Terkait hal ini, Habibi meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Aceh untuk melakukan pengawasan ke setiap perusahaan guna memastikan pembayaran THR tersebut.
 
"Kalau ketakutan melapor terus menerus pekerja tidak mungkin, maka ini menjadi kewenangan pemerintah untuk mengawasinya," ungkapnya.
 
Habibi mengimbau kepada para pekerja tidak takut melaporkan karena itu merupakan hak yang harus didapatkan. Apalagi identitas pelapor juga disembunyikan.
 
Selain itu, lanjut Habibi, pihaknya juga khawatir tidak ada pembayaran THR terhadap tenaga kontrak dan honorer di pemerintahan. Seharusnya mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya seperti PNS lainnya.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif