Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) melalui pembentukan kelembagaan pengawasan SDKP melalui Pangkalan PSDKP Kotabaru.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan rencananya ada penambahan satu pangkalan di Kotabaru untuk mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
"IKN di ALKI II dapat terawasi dengan ada nya rencana tambahan 1 pangkalan di Kotabaru. Hal itu juga sebagai upaya merespon dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP," kata Pung saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di IKN, Selasa, 12 Agustus 2024.
Ipung menjelaskan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan di sekitar IKN seperti pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, termasuk kabel/pipa bawah laut hingga isu nelayan tradisional dan pantura.
"Kegiatan menangkap ikan oleh nelayan pantura di wilayah perairan Kalimantan Selatan utamanya kapal ikan jenis JTB dari Jawa Tengah terjadi penolakan oleh nelayan Kalsel. Hal ini menjadikan permasalahan yang dapat timbul kekerasan sampai dengan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh nelayan Kalsel kepada kapal ikan JTB asal Jawa Tengah," jelasnya.
Seperti diketahui di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel terkait pengkondisian kedua nelayan tersebut.
"Kami terus mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," ungkapnya.
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengawasan
ruang laut di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) melalui pembentukan kelembagaan pengawasan SDKP melalui Pangkalan PSDKP Kotabaru.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan rencananya ada penambahan satu pangkalan di Kotabaru untuk mengawasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.
"IKN di ALKI II dapat terawasi dengan ada nya rencana tambahan 1 pangkalan di Kotabaru. Hal itu juga sebagai upaya merespon dinamika pengawasan di lapangan, tentu kami punya kepentingan untuk peningkatan pengawasan yang saat ini hanya setingkat Satuan Pengawasan SDKP," kata Pung saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di IKN, Selasa, 12 Agustus 2024.
Ipung menjelaskan ada sejumlah isu strategis terkait dengan pengawasan di sekitar IKN seperti pencemaran perairan, pemanfaatan ruang laut, termasuk kabel/pipa bawah laut hingga isu nelayan tradisional dan pantura.
"Kegiatan menangkap ikan oleh nelayan pantura di wilayah perairan Kalimantan Selatan utamanya kapal ikan jenis JTB dari Jawa Tengah terjadi penolakan oleh nelayan Kalsel. Hal ini menjadikan permasalahan yang dapat timbul kekerasan sampai dengan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh nelayan Kalsel kepada kapal ikan JTB asal Jawa Tengah," jelasnya.
Seperti diketahui di wilayah pengawasan Stasiun PSDKP Tarakan yang membawahi Satwas SDKP Balikpapan telah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel terkait pengkondisian kedua nelayan tersebut.
"Kami terus mempersiapkan unsur-unsur perangkat pengawasan serta sarana dan prasarana pendukung untuk memperkuat dalam rangka upaya pemberantasan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
