Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.
“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.
Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.
Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.
“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.
Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.
Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.
Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.
Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.
“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.
Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.
Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.
“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.
Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.
Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.
Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
