Jayapura: Sebanyak 11 dari 29 kabupaten/kota di Papua akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Daerah-daerah tersebut Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya (Mamra), Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Theodorus Kossay, mengatakan, dua dari 11 kabupaten yang menggelar pilkada dinyatakan rawan konflik. Keduanya yakni Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.
“Kabupaten Mamberamo Raya juga masuk dalam daerah rawan konflik, tetapi lebih kepada internal yang bisa menyebabkan tahapan terganggu. Untuk Kabupaten Yalimo dan Tolikara memang akan ada konflik internal maupun eksternal,” kata Kossay, Selasa, 26 November 2019.
Menurut Kossay, potensi konflik yang terjadi mirip dengan penyelenggaraan pemilu legislatif April lalu, yakni gugatan ke Bawaslu Papua. Sedangkan untuk gangguan keamanan, pihaknya memastikan tidak akan terjadi karena dibantu Polda Papua.
Ia menambahkan dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, tiga wilayah belum melakukan deklarasi Pilkada Damai. Kossay mengimbau tiga kabupaten itu segera menggelar dekralasi damai agar tahapan pilkada berikutnya bisa langsung dilaksanakan.
“Kabupaten Mamra, Asmat, dan Nabire yang belum launching (deklarasi damai). Padahal tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan," jelasnya.
Jayapura: Sebanyak 11 dari 29 kabupaten/kota di Papua akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Daerah-daerah tersebut Kabupaten Waropen, Supiori, Merauke, Yalimo, Boven Digoel, Asmat, Mamberamo Raya (Mamra), Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Theodorus Kossay, mengatakan, dua dari 11 kabupaten yang menggelar pilkada dinyatakan rawan konflik. Keduanya yakni Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Tolikara.
“Kabupaten Mamberamo Raya juga masuk dalam daerah rawan konflik, tetapi lebih kepada internal yang bisa menyebabkan tahapan terganggu. Untuk Kabupaten Yalimo dan Tolikara memang akan ada konflik internal maupun eksternal,” kata Kossay, Selasa, 26 November 2019.
Menurut Kossay, potensi konflik yang terjadi mirip dengan penyelenggaraan pemilu legislatif April lalu, yakni gugatan ke Bawaslu Papua. Sedangkan untuk gangguan keamanan, pihaknya memastikan tidak akan terjadi karena dibantu Polda Papua.
Ia menambahkan dari 11 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada, tiga wilayah belum melakukan deklarasi Pilkada Damai. Kossay mengimbau tiga kabupaten itu segera menggelar dekralasi damai agar tahapan pilkada berikutnya bisa langsung dilaksanakan.
“Kabupaten Mamra, Asmat, dan Nabire yang belum
launching (deklarasi damai). Padahal tahapan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
