Surabaya: Komisi VIII DPR RI mengunjungi kantor Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi penanganan wabah virus korona (covid-19) di sana. Kegiatan dimulai dengan focus group discussion (FGD).
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI terdiri dari 15 orang anggota. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily dan Laksdya TNI (Purn) Moeklas Sidik.
Selain itu anggota lain yang turut serta dalam daftar adalah Umar Bashor, H. Rachmat Hidayat, Muhammad Ali Ridha, Zainul Arifin, H Saiful Rasyid, Delmeria, H An’im Falachuddin Mahrus, H Hasani Bin Zuber, H Sungkono H Iip Miftahul Choiry, serta tiga orang dari Sekretariat Komisi VIII dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur.
Dari Kementerian/Lembaga dihadiri oleh Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan BNPB.
Dari Kementerian Sosial yang hadir adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin diwakili oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III (Direktur PFM III), Bapak Andi Muhammad Asnandar beserta jajarannya, bersama perwakilan dari Setditjen PFM.
Dalam FDG tersebut, dijelaskan terdapat program bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Jawa Timur yang menerima BST tersebut sebanyak 1.213.842 KPM.
Saat ini sudah terealisasi sebesar 96,07 persen, atau sebanyak 1.166.198 KPM. Total realisasi anggaran adalah sebanyak Rp699,71 miliar dari total Rp728,3 miliar. Sedangkan pada program sembako, progress pada Juli 2020 terdapat 3.550.885 KPM di Provinsi Jawa Timur.
Pemprov Jawa Timur memiliki program khusus dalam penanganan Covid-19. Pertama adalah Bantuan Pangan Tunai Pemprov Jawa Timur. Penerima bantuan sebanyak 750 ribu KPM di 38 Kab/Kota di Jawa Timur.
Besaran indeks yang diterima 300 ribu per bulan. Sasaran penerima bantuan ini adalah orang miskin yang belum mendapat bantuan dari pusat, baik itu BST dan bansos sembako dari Kementerian Sosial.
Bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Desa PDTT dan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, wujud bantuan adalah secara tunai dan pangan. Telah disalurkan sebanyak dua tahap dan saat ini sudah memasuki tahap ketiga.
Program selanjutnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp100 ribu per bulan. Ditujukan bagi KPM penerima program sembako Kementerian Sosial.
Jadi selain dapat Rp200 ribu per bulan, KPM dapat tambahan, sehingga totalnya Rp300ribu per bulan.
Selain itu terdapat pula bantuan alat kesehatan dengan ragam hingga 41 jenis. Hingga saat ini telah dibagikan pada 631 titik. Lalu juga terdapat 81 ribu paket sembako yang telah dibagikan ke kabupaten/kota di Jawa Timur.
Di luar program tersebut terdapat program lumbung pangan, yaitu menjembatani petani penyedia sembako khususnya beras dengan konsumen bekerja sama dengan PT Pos dan memanfaatkan aplikasi online. Selanjutnya untuk teknis pengiriman dapat melalui Whatsapp.
Pada masa pandemi, bertepatan dengan puncak panen padi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, program lumbung pangan ini, hasil panen tersebut memiliki off taker dengan harga yang lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada masyarakat Jawa Timur dengan harga yang lebih rendah.
Selain itu juga tidak dikenakan biayan untuk pengiriman bahan pangan. Hal ini terjadi karena insentif dari Pemprov Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR memberikan beberapa masukan. Komisi VIII DPR meminta data KPM harus rajin diperbaharui agar penerima bantuan tepat sasaran. Penguatan lebih lanjut adalah pemanfaatan SLRT sehingga update data dapat lebih terpadu dan tepat sasaran.
Pembahasan berlanjut tentang himbauan agar memberikan persuasif yang lebih baik kepada masyarakat agar lebih disiplin terhadap protokol kesehatan.
"Walaupun sistem dan peraturan telah terencana dengan rapi dan baik, jika masyarakat acuh maka hal tersebut percuma," kata Ace Hasan, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.
Lebih lanjut lagi terkait isu pembelajaran di pondok pesantren. Diharapkan Pemprov Jawa Timur dapat membantu memberikan fasilitas rapid test ke pondok pesantren. Hal ini untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran covid-19.
Hal tersebut ditanggapi dengan penyediaan 10 ribu paket rapid test yang telah disiapkan untuk Ponpes. Hingga saat ini telah 430 ponpes yang telah dibantu di Jawa Timur. Selain itu terdapat program Ponpes Tangguh untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 di Ponpes.
Kegiatan selanjutnya adalah pembagian simbolis sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 di Pandaan Pasuruan. Penyerahan oleh Ace Hasan Syadzily, Laksdya TNI (Purn) Moeklas Sidik, dan Direktur PFM Wilayah III Andi Muhammad Asnandar. Pembagian sembako diwakili oleh 10 KPM di desa sekitar.
Surabaya: Komisi VIII DPR RI mengunjungi kantor Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi penanganan wabah virus korona (covid-19) di sana. Kegiatan dimulai dengan focus group discussion (FGD).
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI terdiri dari 15 orang anggota. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily dan Laksdya TNI (Purn) Moeklas Sidik.
Selain itu anggota lain yang turut serta dalam daftar adalah Umar Bashor, H. Rachmat Hidayat, Muhammad Ali Ridha, Zainul Arifin, H Saiful Rasyid, Delmeria, H An’im Falachuddin Mahrus, H Hasani Bin Zuber, H Sungkono H Iip Miftahul Choiry, serta tiga orang dari Sekretariat Komisi VIII dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur.
Dari Kementerian/Lembaga dihadiri oleh Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan BNPB.
Dari Kementerian Sosial yang hadir adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin diwakili oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III (Direktur PFM III), Bapak Andi Muhammad Asnandar beserta jajarannya, bersama perwakilan dari Setditjen PFM.
Dalam FDG tersebut, dijelaskan terdapat program bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Jawa Timur yang menerima BST tersebut sebanyak 1.213.842 KPM.
Saat ini sudah terealisasi sebesar 96,07 persen, atau sebanyak 1.166.198 KPM. Total realisasi anggaran adalah sebanyak Rp699,71 miliar dari total Rp728,3 miliar. Sedangkan pada program sembako, progress pada Juli 2020 terdapat 3.550.885 KPM di Provinsi Jawa Timur.
.jpeg)
Pemprov Jawa Timur memiliki program khusus dalam penanganan Covid-19. Pertama adalah Bantuan Pangan Tunai Pemprov Jawa Timur. Penerima bantuan sebanyak 750 ribu KPM di 38 Kab/Kota di Jawa Timur.
Besaran indeks yang diterima 300 ribu per bulan. Sasaran penerima bantuan ini adalah orang miskin yang belum mendapat bantuan dari pusat, baik itu BST dan bansos sembako dari Kementerian Sosial.
Bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Desa PDTT dan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota, wujud bantuan adalah secara tunai dan pangan. Telah disalurkan sebanyak dua tahap dan saat ini sudah memasuki tahap ketiga.
Program selanjutnya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp100 ribu per bulan. Ditujukan bagi KPM penerima program sembako Kementerian Sosial.
.jpeg)
Jadi selain dapat Rp200 ribu per bulan, KPM dapat tambahan, sehingga totalnya Rp300ribu per bulan.
Selain itu terdapat pula bantuan alat kesehatan dengan ragam hingga 41 jenis. Hingga saat ini telah dibagikan pada 631 titik. Lalu juga terdapat 81 ribu paket sembako yang telah dibagikan ke kabupaten/kota di Jawa Timur.
Di luar program tersebut terdapat program lumbung pangan, yaitu menjembatani petani penyedia sembako khususnya beras dengan konsumen bekerja sama dengan PT Pos dan memanfaatkan aplikasi online. Selanjutnya untuk teknis pengiriman dapat melalui Whatsapp.
Pada masa pandemi, bertepatan dengan puncak panen padi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, program lumbung pangan ini, hasil panen tersebut memiliki off taker dengan harga yang lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada masyarakat Jawa Timur dengan harga yang lebih rendah.
.jpeg)
Selain itu juga tidak dikenakan biayan untuk pengiriman bahan pangan. Hal ini terjadi karena insentif dari Pemprov Jawa Timur.
Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR memberikan beberapa masukan. Komisi VIII DPR meminta data KPM harus rajin diperbaharui agar penerima bantuan tepat sasaran. Penguatan lebih lanjut adalah pemanfaatan SLRT sehingga update data dapat lebih terpadu dan tepat sasaran.
Pembahasan berlanjut tentang himbauan agar memberikan persuasif yang lebih baik kepada masyarakat agar lebih disiplin terhadap protokol kesehatan.
"Walaupun sistem dan peraturan telah terencana dengan rapi dan baik, jika masyarakat acuh maka hal tersebut percuma," kata Ace Hasan, dikutip keterangan tertulis, Selasa, 21 Juli 2020.
Lebih lanjut lagi terkait isu pembelajaran di pondok pesantren. Diharapkan Pemprov Jawa Timur dapat membantu memberikan fasilitas rapid test ke pondok pesantren. Hal ini untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran covid-19.
.jpeg)
Hal tersebut ditanggapi dengan penyediaan 10 ribu paket rapid test yang telah disiapkan untuk Ponpes. Hingga saat ini telah 430 ponpes yang telah dibantu di Jawa Timur. Selain itu terdapat program Ponpes Tangguh untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 di Ponpes.
Kegiatan selanjutnya adalah pembagian simbolis sembako kepada masyarakat terdampak covid-19 di Pandaan Pasuruan. Penyerahan oleh Ace Hasan Syadzily, Laksdya TNI (Purn) Moeklas Sidik, dan Direktur PFM Wilayah III Andi Muhammad Asnandar. Pembagian sembako diwakili oleh 10 KPM di desa sekitar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
