Pontianak: Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Pertemuan membahas mengenai antispasi penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang salah satu pintu keluarnya lewat Kalimantan Barat.
‘’Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," kata Benny sesuai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Minggu, 16 April 2023.
BP2MI kata Benny mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal. "Selain pencegahan, kita juga punya tanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ ujar Benny.
Menurut Benny, penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. BP2MI akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
‘’Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," ucap Benny.
"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ sambungnya.
Lebih lanjut, Benny menuturkan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.
"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan" tegas Benny.
"Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan. Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat,’’ lanjutnya.
Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.
‘’Di mana Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,’’ beber Benny.
Lebih lanjut, Benny juga secara rinci mengungkap, ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI ini. Jadi, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.
‘’Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti?, karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka di-bekingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,’’ tutup Benny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Pontianak: Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
BP2MI) Benny Rhamdani bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Pertemuan membahas mengenai antispasi penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang salah satu pintu keluarnya lewat Kalimantan Barat.
‘’Saya sampaikan kepada Pak Gubernur
Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," kata Benny sesuai acara silaturahmi dengan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji, Minggu, 16 April 2023.
BP2MI kata Benny mempunyai tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur
PMI ilegal. "Selain pencegahan, kita juga punya tanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,’’ ujar Benny.
Menurut Benny, penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. BP2MI akan melibatkan berbagai kalangan untuk mengorkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.
‘’Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," ucap Benny.
"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ sambungnya.
Lebih lanjut, Benny menuturkan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.
"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan" tegas Benny.
"Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan. Jangan sampai pemerintah didikte para sindikat. Jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat,’’ lanjutnya.
Tak hanya itu, Benny menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.
‘’Di mana Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,’’ beber Benny.
Lebih lanjut, Benny juga secara rinci mengungkap, ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI ini. Jadi, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.
‘’Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti?, karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka di-bekingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,’’ tutup Benny.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
