2 Desa di Gunungkidul dan Kulon Progo Dinyatakan 'Ready Tsunamy'

Bantul: Hanya ada dua desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinyatakan Komisi Oseanografi Antarpemerintah-UNESCO menjadi wilayah yang siap menghadapi tsunami. Desa tersebut ada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. "Dua desa itu yakni Desa Kemadang (Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul) dan Desa Glagah, (Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo)," kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati saat pembukaan Sekolah Lapang Gempa Bumi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bantul pada Senin, 10 Juli 2023. Padahal, ada puluhan desa di pesisir selatan Yogyakarta yang rawan dengan tsunami. Baik di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, maupun Kulon Progo. Dwikorita menyebut pengalaman suatu wilayah menghadapi bencana gempa bumi belum tentu cukup bila ditambah dengan bencana tsunami. Potensi bencana ganda itunya yang tersimpan di pesisir selatan Yogyakarta. Potensi tsunami muncul bila terjadi gempa berkekuatan magnitudo 8.7 atau megathrust. "Potensinya, skenario terburuk apabila terjadi gempa megatrush 8.7 di selatan Jawa, di laut Samudera Hindia. Pusat gepa bisa kedalaman belasan kilometer. Itu dapat memicu terjadinya tsunami," kata dia. Ia mengatakan peta risiko bencana di kawasan Kabupaten Bantul terdapat beberapa titik yang memiliki potensi terdampak. Bila megathrust, ketinggian air (tsunami) mencapai 22 meter. "Wilayah DIY, pesisir selatan, rawan gempa bumi dan tsunami. Kejadian tsunami pernah sampai 9 kali dan bencana memiliki periode tertentu berulang," ujarnya. Ia mengatakan berbagai unsur di kawasan pesisir DIY diberikan pembelajaran melalui sekolah lapangan gempa dan tsunami. Menurut dia, ada sejumlah yang harus dijalankan untuk mencegah dampak bila terjadi megathrust dan tsunami. "Untuk gempa masyarakat Yogyakarta memiliki pengalaman. Kalau gempa dan tsunami masih perlu belajar, seberapa siap bila itu terjadi ," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini. Beberapa hal yang ditekankan dalam sekolah lapangan itu yakni tersedia peta evakuasi, rambu-rambu menuju titik kumpul, berfungsinya early warning system (EWS) tsunami, hingga sosialisasi secara rutin kepada masyarakat akan bahaya tsunami. Sementara, BMKG membantu pemantauan melalui alat sensor yang telah dipasang. Ia mengatakan ada 9 titik alat sensor terpasang di DIY untuk memantau gempa dan tsunami, dan dua di antaranya berada di Kabupaten Bantul. Sensor dari alat tersebut akan mengirimkan sinyal saat terjadi gempa bumi dalam waktu 2 menit. Data dari sensor itu kemudian dihitung dan memberikan informasi telah terjadi gempa bumi.  "Informasi itu maksimum 5 menit harus masuk aplikasi informasi BMKG.  Dikirim ke masyarakat dan BNPB. Kemudian diteruskan ke instansi-instansi terkait, hingga petugas di daerah membunyikan sirine bila ada potensi tsunami," jelasnya.   Ia menambahkan, hasil sekolah lapangan tersebut diharapkan masyarakat bisa mandiri dalam kesiapsiagaan saat terjadi gempa dan tsunami. Selain rutin mengecek jalur dan rambu-rambu, juga memastikan berfungsinya sirine saat muncul peringatan potensi tsunami. "Semua ini harusnya mandiri yang ngecek yang masyarakat di desa, di kecamatan itu sendiri. Kami melatih dan keberdayaan, bukan untuk selalu ngajari menggantungkan, tidak. Tapi agar bisa berdaya, menyelamatkan diri sendiri dan mencegah korban jiwa," ungkapnya. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menambahkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami butuh 24 jam. Nantinya, akan ada semacam kelompok atau komunikasi yang membantu operasional posko. "Mereka diharapkan mampu menyebarluaskan informasi dan berita secara dini, ada semacam poskonya. Sehingga akan beroperasi 24 jam untuk mengantisipasi dan menyebarkan peringatan dini (potensi tsunami)," tuturnya.