Alokasi Dana Keistimewaan DIY Naik Rp100 Miliar pada 2023

Yogyakarta: Anggaran Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali naik untuk periode 2023. Kenaikan dibandingkan pada 2022 mencapi Rp100 miliar.  "Dari sebesar Rp1,32 triliun (2022) jadi Rp1,42 triliun (2023). Kenaikannya kurang lebih Rp100 miliar," kata Paniradya Pati Pemerintah DIY, Arif Eko Nugroho, di Yogyakarta, Selasa, 29 November 2022.  Menurut dia, kenaikan besaran anggaran Danais itu terus dimaksimalkan untuk berbagai program di berbagai level. Salah satu fokus saat ini membangun di level desa hingga dusun.  "Mayoritas untuk pemberdayaan masyarakat. Terbesar ada untuk 144 kelurahan berkaitan rehab balai desa dan balai padukuhan berada di Gunungkidul. Pemilik padukuhan terbanyak di Gunungkidul. Selain itu wisata juga sama," ujarnya.  Arif mengatakan Danais itu dibagi berdasarkan proposal, potensi, dan aktivitas kegiatannya suatu daerah. Untuk Danais anggaran 2022, Desa Panggungharjo memperoleh paling besar dengan nominal Rp3,97 miliar. Sementara, paling kecil nominalnya yang diberikan sebesar Rp50 juta.    "Tertingggi Rp3,97 miliar, tetapi gabungan tak hanya satu desa, tapi ada beberapa predikat di kelurahan yang sama. Ada yang (untuk) balai budayanya. Ada kaitannya dengan padat karya," terang dia. Ia mengatakan selalu mengingatkan kepada kepala desa hingga perangkatnya agar pemanfaatan dana keistimewaan bisa tergambarkan dari aktivitas yang nyata. Termasuk dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Selain itu, ia juga meminta desa bisa menyebarluaskan hasil pemanfaatan Danais melalui media sosial. Menurut dia, dana itu tak cukup ada pertanggungjawaban secara fisik, namun juga harus ada media yang bisa diakses oleh masyarakat luas.  "Contoh di Desa Budaja Beji, kenapa R500 juta turun jadi Rp400 juta. Saya sudah laporan katanya. Video sudah buat belum? Kami belum buat video. Kami minta beliau-beliau yang dapat alokasi Danais bercerita alokasi dana di youtube masing-masing," kata dia.  Ia menambahkan, penggunaan Danais yang besar tetap dalam pengawasan. Ia menyebut ada banyak lembaga yang ikut mengawasi.  "Pengawasannya ada dari inspektoratnya kabupaten, inspektorat DIY, BPK juga terlibat. Siapapun bisa mengawasi," jelasnya. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id