Wamena: Penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Jayawijaya, Papua, bertambah menjadi 12.500 orang/KK penerima manfaat pada tahap ke tiga. Kepala Pos Indonesia Wamena, La Oli, mengatakan sebelumnya jumlah penerima manfaat Bansos tidak sebanyak pada tahap tiga.
"Tahap dua bulan April, Mei dan Juni itu datanya 12.290 dan tahap tiga bertambah lagi 12.500 sekian," kata Oli di Wamena, Rabu, 4 Agustus 2021.
Baca: Perpanjangan PPKM di DIY Masih Diberlakukan Penyekatan
Sebelumnya Posindo Wamena menerima data penerima bantuan pemerintah sebanyak 25.501, tetapi setelah diverifikasi ulang data ternyata hanya 12.290 yang menerima.
Sebanyak 13.211 warga tidak terdaftar sebab datanya ganda dan pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang data, sehingga jumlah penerima yang hanya 12.290 kini bertambah menjadi 12.500.
"Dari pertemuan dengan pemerintah setempat, pengurangan data penerima, katanya karena NIK ganda. Jadi misalnya satu NIK dipakai 10 orang sehingga dalam sistem aplikasi Dukcapil terbaca satu," jelasnya.
Dia memastikan Posindo tetap membayarkan atau menyalurkan bantuan sesuai data yang diterima dari pemerintah, sehingga jika ada warga yang tidak masuk data maka tidak bisa dibayarkan.
"Contoh kalau data yang kami terima itu ada 100, itulah yang kami bayar karena kami tugasnya hanya membayar. Terkait data itu hubungannya dengan Dinas Sosial dan Dukcapil," ungkapnya.
Wamena: Penerima bantuan sosial (
Bansos) di Kabupaten Jayawijaya, Papua, bertambah menjadi 12.500 orang/KK penerima manfaat pada tahap ke tiga. Kepala Pos Indonesia Wamena, La Oli, mengatakan sebelumnya jumlah penerima manfaat Bansos tidak sebanyak pada tahap tiga.
"Tahap dua bulan April, Mei dan Juni itu datanya 12.290 dan tahap tiga bertambah lagi 12.500 sekian," kata Oli di Wamena, Rabu, 4 Agustus 2021.
Baca:
Perpanjangan PPKM di DIY Masih Diberlakukan Penyekatan
Sebelumnya Posindo Wamena menerima data penerima bantuan pemerintah sebanyak 25.501, tetapi setelah diverifikasi ulang data ternyata hanya 12.290 yang menerima.
Sebanyak 13.211 warga tidak terdaftar sebab datanya ganda dan pemerintah sedang melakukan verifikasi ulang data, sehingga jumlah penerima yang hanya 12.290 kini bertambah menjadi 12.500.
"Dari pertemuan dengan pemerintah setempat, pengurangan data penerima, katanya karena NIK ganda. Jadi misalnya satu NIK dipakai 10 orang sehingga dalam sistem aplikasi Dukcapil terbaca satu," jelasnya.
Dia memastikan Posindo tetap membayarkan atau menyalurkan bantuan sesuai data yang diterima dari pemerintah, sehingga jika ada warga yang tidak masuk data maka tidak bisa dibayarkan.
"Contoh kalau data yang kami terima itu ada 100, itulah yang kami bayar karena kami tugasnya hanya membayar. Terkait data itu hubungannya dengan Dinas Sosial dan Dukcapil," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
