Ketua Asosiasi Kepala Daerah Tanah Tabi sekaligus Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. (Foto: MI/Permana)
Ketua Asosiasi Kepala Daerah Tanah Tabi sekaligus Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. (Foto: MI/Permana)

Penolakan Pemekaran DOB Papua Dinilai Pendapat Pribadi

Nasional pemekaran daerah
Roylinus Ratumakin • 06 November 2019 13:50
Jayapura: Ketua Asosiasi Kepala Daerah Tanah Tabi Mathius Awoitauw menilai penolakan pemekaran Provinsi Papua merupakan pendapat pribadi. Respons penolakan yang dilayangkan atas nama Majelis Rakyat Papua (MRP) oleh Ketua MRP Timotius Murib diyakini tak mewakili lembaga.
 
"Timotius Murib buat pernyataan tidak melalui mekanisme organisasi. Hanya sekelompok orang yang menyatakan menolak, bukan atas nama lembaga kulturan orang asli Papua," ujarnya, Rabu, 6 November 2019.
 
Menurut Awoitauw, pernyataan itu seharusnya diputuskan melalui rapat paripurna atau mekanisme internal MRP dalam pengambilan keputusan. Suara resmi yang keluar dari lembaga juga semestinya diikuti dengan berita acara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tidak bisa ketemu di jalan dan langsung memberikan statement seperti itu. MRP itu lembaga resmi. Kami mengecam MRP seperti itu, makanya Papua tidak pernah diurus dengan baik,” sebut dia.
 
Rencana pemekaran yang telah disetujui Presiden Joko Widodo, kata Bupati Jayapura itu, akan ditindak lanjuti berdasarkan lima wilayah adat yang ada di Papua. Yakni, wilayah adat Mamta, Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Meepago.
 
“Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengatur seperti itu. Jadi, kalau mau DOB harus sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi yang lebih kepada kawasan strategis nasional,” jelasnya.
 
Awoitauw mengatakan pemekaran DOB Papua diberikan atas pertimbangan khusus, terutama soal kawasan strategis nasional. Kemudian, potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan rakyat dan guna menjaga kesatuan serta keutuhan negara.
 
"Jadi tidak ada hubungannya dengan moratorium yang diberlakukan hingga saat ini. Karena moratorium DOB hanya berlaku untuk daerah yang hendak mengusulkan DOB berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk," jelasnya.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif