Surabaya: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Wali Kota Surabaya. Tujuannya untuk menyiapkan upaya mencegah anak SMA atau sederajat putus sekolah.
"Saat itu, para MKKS menyampaikan sejumlah usulannya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar anak-anak SMA/Sederajat tidak putus sekolah," kata Eri, Senin, 15 Agustus 2022.
Eri menjelaskan pertemuan kali ini sekaligus menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Di mana Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA Sederajat yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ber-KTP Surabaya.
Sebab, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meski sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicover oleh Pemprov Jatim.
Baca: Sambung Masa Depan Anak Terdampak Covid-19 dengan Beasiswa Pendidikan
"Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Bunda Gubernur, bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Suroboyo supaya tidak keberatan membayar SPP-nya itu. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ," katanya.
Dalam pertemuan dengan MKKS SMA/SMK negeri dan swasta, Eri mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per siswa. Lalu, sisanya yang belum tercover akan bisa ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
"Akhirnya dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot," ujarnya.
Oleh karena itu, Eri meminta pihak MKKS SMA/SMK negeri dan swasta untuk segera menyelesaikan standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat. Setelah itu selesai, Eri memastikan akan menyampaikan kepada Khofifah untuk bisa duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
"Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Bunda Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standart minimal sebuah sekolah SMA/SMK sederajat itu," katanya.
Di samping itu, Eri memastikan bahwa pihaknya akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan dalam mensukseskan program bantuan biaya pendidikan ini. Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak salah langkah dari sisi hukum.
"Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya," ucap Eri.
Jika semua proses ini selesai, Eri berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR itu. "Insyallah mulai tahun ajaran baru nanti kita realisasikan," kata dia.
Surabaya:
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Wali Kota Surabaya. Tujuannya untuk menyiapkan upaya mencegah anak SMA atau sederajat
putus sekolah.
"Saat itu, para MKKS menyampaikan sejumlah usulannya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar anak-anak SMA/Sederajat tidak putus sekolah," kata Eri, Senin, 15 Agustus 2022.
Eri menjelaskan pertemuan kali ini sekaligus menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Di mana Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA Sederajat yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ber-KTP Surabaya.
Sebab, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meski sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicover oleh Pemprov Jatim.
Baca:
Sambung Masa Depan Anak Terdampak Covid-19 dengan Beasiswa Pendidikan
"Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Bunda Gubernur, bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Suroboyo supaya tidak keberatan membayar SPP-nya itu. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ," katanya.
Dalam pertemuan dengan MKKS SMA/SMK negeri dan swasta, Eri mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per siswa. Lalu, sisanya yang belum tercover akan bisa ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
"Akhirnya dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot," ujarnya.
Oleh karena itu, Eri meminta pihak MKKS SMA/SMK negeri dan swasta untuk segera menyelesaikan standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat. Setelah itu selesai, Eri memastikan akan menyampaikan kepada Khofifah untuk bisa duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
"Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Bunda Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standart minimal sebuah sekolah SMA/SMK sederajat itu," katanya.
Di samping itu, Eri memastikan bahwa pihaknya akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan dalam mensukseskan program bantuan biaya pendidikan ini. Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak salah langkah dari sisi hukum.
"Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya," ucap Eri.
Jika semua proses ini selesai, Eri berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR itu. "Insyallah mulai tahun ajaran baru nanti kita realisasikan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
