medcom.id, Purwakarta: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat tidak akan menerima calon legislatif yang memiliki kelainan orientasi seksual. Seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Golkar sudah dibuka pada 1 Mei hingga 27 Juli 2017, sesuai hasil Rapimda Golkar Jabar beberapa waktu lalu," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, dikutip dari Media Indonesia, Jumat 5 April 2017.
Berbagai persyaratan formal atas dasar peraturan organisasi partai harus dipenuhi oleh para bakal calon legislatif yang mendaftar. Ditambah lagi penerapan syarat khusus.
Di antara syarat yang diberlakukan bagi bakal calon legislatif yang mendaftar ke Golkar ialah tidak memiliki kelainan orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Syarat lainnya, harus bebas narkoba serta tidak memiliki bisnis hitam seperti illegal logging, penambangan liar, dan usaha lain yang bersifat merusak alam dan lingkungan.
Ada syarat lainnya yang cukup unik, yakni para bakal calon anggota legislatif yang mendaftar ke Golkar Jabar dilarang melakukan poligami. Bahkan harus menandatangani pakta integritas mengenai komitmen untuk tidak memiliki istri lagi jika terpilih menjadi anggota DPRD.
"Syarat ini diberlakukan karena banyak orang yang sudah menjadi anggota legislatif, menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Kalaupun mau tambah istri, silakan ikuti prosedur. Syarat ini hanya untuk pencegahan," kata dia.
Dedi menyatakan, seluruh bakal calon legislatif yang mendaftar ke Golkar juga diharuskan masuk menjadi anggota Partai Golkar. Setelah mendaftar, mereka akan menempuh proses analisis popularitas dan elektabilitas di setiap daerah pemilihan.
Menurut dia, konvensi penjaringan caleg tersebut terbuka untuk umum dan dimulai sejak 1 Mei dan ditutup pada 27 Juli 2017. Ia menuturkan penentuan rangking di daftar caleg sementara dan daftar calon tetap akan didasarkan pada elektabilitas yang akan disurvei oleh Partai Golkar di 14 daerah pemilihan. Untuk survei dua variabel yang menentukan dalam setiap kontestasi politik tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat telah bekerja sama dengan beberapa lembaga survei.
Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya juga menerapkan sistematika penyusunan daftar caleg hanya pada aspek elektabilitas yang bersangkutan, yakni calon yang elektabilitasnya tinggi sudah pasti menduduki rangking tertinggi.
medcom.id, Purwakarta: Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat tidak akan menerima calon legislatif yang memiliki kelainan orientasi seksual. Seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
"Pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Golkar sudah dibuka pada 1 Mei hingga 27 Juli 2017, sesuai hasil Rapimda Golkar Jabar beberapa waktu lalu," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, dikutip dari Media Indonesia, Jumat 5 April 2017.
Berbagai persyaratan formal atas dasar peraturan organisasi partai harus dipenuhi oleh para bakal calon legislatif yang mendaftar. Ditambah lagi penerapan syarat khusus.
Di antara syarat yang diberlakukan bagi bakal calon legislatif yang mendaftar ke Golkar ialah tidak memiliki kelainan orientasi seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Syarat lainnya, harus bebas narkoba serta tidak memiliki bisnis hitam seperti illegal logging, penambangan liar, dan usaha lain yang bersifat merusak alam dan lingkungan.
Ada syarat lainnya yang cukup unik, yakni para bakal calon anggota legislatif yang mendaftar ke Golkar Jabar dilarang melakukan poligami. Bahkan harus menandatangani pakta integritas mengenai komitmen untuk tidak memiliki istri lagi jika terpilih menjadi anggota DPRD.
"Syarat ini diberlakukan karena banyak orang yang sudah menjadi anggota legislatif, menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lain. Kalaupun mau tambah istri, silakan ikuti prosedur. Syarat ini hanya untuk pencegahan," kata dia.
Dedi menyatakan, seluruh bakal calon legislatif yang mendaftar ke Golkar juga diharuskan masuk menjadi anggota Partai Golkar. Setelah mendaftar, mereka akan menempuh proses analisis popularitas dan elektabilitas di setiap daerah pemilihan.
Menurut dia, konvensi penjaringan caleg tersebut terbuka untuk umum dan dimulai sejak 1 Mei dan ditutup pada 27 Juli 2017. Ia menuturkan penentuan rangking di daftar caleg sementara dan daftar calon tetap akan didasarkan pada elektabilitas yang akan disurvei oleh Partai Golkar di 14 daerah pemilihan. Untuk survei dua variabel yang menentukan dalam setiap kontestasi politik tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Barat telah bekerja sama dengan beberapa lembaga survei.
Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya juga menerapkan sistematika penyusunan daftar caleg hanya pada aspek elektabilitas yang bersangkutan, yakni calon yang elektabilitasnya tinggi sudah pasti menduduki rangking tertinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
