Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh padepokan mendapat legalitas. Ini merupakan buntut terjadinya tragedi ritual di Pantai Payangan yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Jember.
"Saya minta padepokan-padepokan yang ada didata, karena itu memang harus ada institusi. Mereka harus mendapatkan legalitas, sehingga dapat diawasi dan dibina oleh institusi tersebut," kata Khofifah, Selasa, 15 Februari 2022.
Menurut Khofifah, ritual yang dilakukan kelompok Tunggal Jati Nusantara itu, merupakan fenomena patologi sosial yang ada di berbagai daerah di Jatim. Misalnya Padepokan Kanjeng Dimas Pribadi di Probolinggo yang sudah meluas, dan banyak faktor yang memengaruhinya dengan berbagai permasalahan sosial yang ada.
Baca: Gubernur Jatim Beri Santunan Korban Meninggal Ritual Maut di Pantai Payangan Jember
Oleh karena itu, Khofifah meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan serupa. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Pengawasan bukan untuk membatasi atau melarang, akan tetapi lebih pada legalitas dan pembinaan," ujarnya.
Khofifah mengaku akan merumuskan konsepnya untuk dibahas lebih lanjut. Apakah nantinya di bawah naungan Bakesbangpol atau Bagian Kesra.
"Pertanyaannya adalah, apakah kegiatan itu berupa keagamaan atau kebudayaan menjadi penting. Sehingga dengan begitu baik MUI, FKUB, NU maupun Muhammadiyah hingga Kemenag dapat mengambil peran, sehingga juru-juru penerang agama harus diaktifkan," katanya.
Surabaya: Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh padepokan mendapat legalitas. Ini merupakan buntut terjadinya tragedi ritual di Pantai Payangan yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Jember.
"Saya minta padepokan-padepokan yang ada didata, karena itu memang harus ada institusi. Mereka harus mendapatkan legalitas, sehingga dapat diawasi dan dibina oleh institusi tersebut," kata Khofifah, Selasa, 15 Februari 2022.
Menurut Khofifah, ritual yang dilakukan kelompok Tunggal Jati Nusantara itu, merupakan fenomena patologi sosial yang ada di berbagai daerah di Jatim. Misalnya Padepokan Kanjeng Dimas Pribadi di Probolinggo yang sudah meluas, dan banyak faktor yang memengaruhinya dengan berbagai permasalahan sosial yang ada.
Baca: Gubernur Jatim Beri Santunan Korban Meninggal Ritual Maut di Pantai Payangan Jember
Oleh karena itu, Khofifah meminta pemerintah daerah memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan serupa. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Pengawasan bukan untuk membatasi atau melarang, akan tetapi lebih pada legalitas dan pembinaan," ujarnya.
Khofifah mengaku akan merumuskan konsepnya untuk dibahas lebih lanjut. Apakah nantinya di bawah naungan Bakesbangpol atau Bagian Kesra.
"Pertanyaannya adalah, apakah kegiatan itu berupa keagamaan atau kebudayaan menjadi penting. Sehingga dengan begitu baik MUI, FKUB, NU maupun Muhammadiyah hingga Kemenag dapat mengambil peran, sehingga juru-juru penerang agama harus diaktifkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
