medcom.id, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau warga di sekitar Lumpur Lapindo untuk berdialog dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lumpur tidak makin meluber karena sudah diambang batas ketinggian tanggul.
"Warga dan BPLS harus berdialog mencari solusi yang tepat agar tidak terus meluber," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Selasa (2/12/2014).
Sebagaimana diberitakan kemarin, ketinggian lumpur Lapindo di kolam penampungan, khususnya titik 25 Desa Jatirejo sudah melebihi batas. Dikhawatirkan, lumpur meluber sampai ke desa di sekitarnya.
BPLS tidak bisa melakukan penanggulan lagi karena akses diblakade warga. Praktis sejak tujuh bulan lalu tidak ada penanggulangan lagi.
Menurut Saifullah Yusuf, kondisi ini tidak bisa dibiarkan sehingga perlu ada solusi dalam waktu dekat. Apalagi, hujan menambah tinggi volume lumpur.
"Pemprov hanya minta segera dicarikan solusi antara BPLS dan warga. Pemprov hanya bisa memfasilitasi, sebab kewenangan penanganan ada di BLPS," katanya.
Pihaknya memahami bila ada sebagian warga korban lumpur Lapindo yang masih tidak puas dengan penanganan saat ini. Namun, kepentingan masyarakat luas juga hendaknya diperhatikan.
"Hanya dengan dialog persoalan bvisa selesai," kata Gus Ipul.
Tak kalah pentingnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu segera menindaklanjuti keputusan MK yang menyatakan ganti rugi harus dibayar. "Kasihan masyarakat, mereka berharap bisa mendapatkan ganti rugi secepatnya," katanya.
medcom.id, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimbau warga di sekitar Lumpur Lapindo untuk berdialog dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) lumpur tidak makin meluber karena sudah diambang batas ketinggian tanggul.
"Warga dan BPLS harus berdialog mencari solusi yang tepat agar tidak terus meluber," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Surabaya, Selasa (2/12/2014).
Sebagaimana diberitakan kemarin, ketinggian lumpur Lapindo di kolam penampungan, khususnya titik 25 Desa Jatirejo sudah melebihi batas. Dikhawatirkan, lumpur meluber sampai ke desa di sekitarnya.
BPLS tidak bisa melakukan penanggulan lagi karena akses diblakade warga. Praktis sejak tujuh bulan lalu tidak ada penanggulangan lagi.
Menurut Saifullah Yusuf, kondisi ini tidak bisa dibiarkan sehingga perlu ada solusi dalam waktu dekat. Apalagi, hujan menambah tinggi volume lumpur.
"Pemprov hanya minta segera dicarikan solusi antara BPLS dan warga. Pemprov hanya bisa memfasilitasi, sebab kewenangan penanganan ada di BLPS," katanya.
Pihaknya memahami bila ada sebagian warga korban lumpur Lapindo yang masih tidak puas dengan penanganan saat ini. Namun, kepentingan masyarakat luas juga hendaknya diperhatikan.
"Hanya dengan dialog persoalan bvisa selesai," kata Gus Ipul.
Tak kalah pentingnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab perlu segera menindaklanjuti keputusan MK yang menyatakan ganti rugi harus dibayar. "Kasihan masyarakat, mereka berharap bisa mendapatkan ganti rugi secepatnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
