Serang: Cagub Banten nomor urut 02 Andra Soni ingin melibatkan KPK Polri dan Kejaksaan dalam mengelola APBD. Tujuannya, menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, terbuka dan bertanggung jawab.
"Insyaallah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan bersih dan transparan. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," kata Andra Soni.
Menurutnya, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi. Padahal, Banten dekat dari Ibu Kota Jakarta. Herannya, masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dan Banten Selatan.
"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istiqomah. Salah satu yang memperlambat pembangunan Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang itu harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," ujarnya.
Andra ingin melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau serta mencegah penyelewengan.
"Kita harus membangun sistem good governance yang bisa bertanggung jawab. Kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," katanya.
Andra Soni mengatakan APBD Rp12 triliun harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.
Jika melihat Kabupaten Lebak yang kuasnya 3.700 kilometer persegi dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.900 kilometer persegi, Pemprov Banten belum berniat banyak untuk kedua daerah tersebut.
Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.
Pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.
"Kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten," ucapnya.
Serang: Cagub Banten nomor urut 02 Andra Soni ingin melibatkan KPK Polri dan Kejaksaan dalam mengelola APBD. Tujuannya, menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, terbuka dan bertanggung jawab.
"Insyaallah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan bersih dan transparan. Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," kata Andra Soni.
Menurutnya, salah satu yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi. Padahal, Banten dekat dari Ibu Kota Jakarta. Herannya, masih banyak ketimpangan, khususnya antara Banten Utara dan Banten Selatan.
"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istiqomah. Salah satu yang memperlambat pembangunan Provinsi Banten adalah korupsi, karena dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang itu harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," ujarnya.
Andra ingin melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka. Sehingga pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah bisa dipantau serta mencegah penyelewengan.
"Kita harus membangun sistem good governance yang bisa bertanggung jawab. Kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," katanya.
Andra Soni mengatakan APBD Rp12 triliun harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.
Jika melihat Kabupaten Lebak yang kuasnya 3.700 kilometer persegi dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.900 kilometer persegi, Pemprov Banten belum berniat banyak untuk kedua daerah tersebut.
Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.
Pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.
"Kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
