Jatim: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Rp185 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) penanganan dampak inflasi di Jawa Timur. Alokasi tersebut berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2,21 persen yang setara dengan Rp66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar.
"Saya memaparkan apa yang disampaikan Ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2 persen dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober sampai sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis, 15 September 2022.
Emil menjelaskan alokasi DTU senilai Rp66,6 miliar itu terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Di antaranya Dinas Sosial Jatim Rp2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim Rp18 miliar, dan Dinas ESDM Jatim Rp6,1 miliar.
Lalu, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp200 juta, dan dari BOP 10 persen setara Rp 6,1 miliar. Sementara dari reguler sebesar Rp118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp24 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) plus Rp80 miliar, dan ASPD Rp14,4 miliar.
"Artinya, secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," jelas Emil.
Emil menjelaskan alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori, yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Ia memastikan bantuan akan disalurkan secepatnya dan tidak tumpang tindih dengan program pusat.
Tak hanya itu, Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya bagaimana logistik di Jawa Timur tetap terkendali. Ia juga berupaya agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.
"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," tutur dia.
Jatim: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Rp185 miliar untuk
bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) penanganan dampak inflasi di
Jawa Timur. Alokasi tersebut berasal dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2,21 persen yang setara dengan Rp66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar.
"Saya memaparkan apa yang disampaikan Ibu Gubernur bahwa kita melakukan pengalokasian sebesar 2 persen dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober sampai sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis, 15 September 2022.
Emil menjelaskan alokasi DTU senilai Rp66,6 miliar itu terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Di antaranya Dinas Sosial Jatim Rp2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp 12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim Rp18 miliar, dan Dinas ESDM Jatim Rp6,1 miliar.
Lalu, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp200 juta, dan dari BOP 10 persen setara Rp 6,1 miliar. Sementara dari reguler sebesar Rp118, 4 miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp24 miliar, Program Keluarga Harapan (PKH) plus Rp80 miliar, dan ASPD Rp14,4 miliar.
"Artinya, secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," jelas Emil.
Emil menjelaskan alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori, yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Ia memastikan bantuan akan disalurkan secepatnya dan tidak tumpang tindih dengan program pusat.
Tak hanya itu, Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya bagaimana logistik di Jawa Timur tetap terkendali. Ia juga berupaya agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.
"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi
cost push inflation atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
