Sukabumi: Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus mencari solusi yang tepat untuk menekan jumlah buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
"Kami sudah menugaskan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau dan berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang melakukan PHK massal untuk mencari solusi yang tepat," kata Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Rabu, 5 Oktober 2022.
Ia mengatakan perusahaan yang melakukan PHK massal mayoritas bergerak di bidang garmen. PHK ini terpaksa dilakukan karena ikut terdampak resesi ekonomi global.
Pabrik garmen yang ada di Kabupaten Sukabumi, kata dia, kebanyakan produknya untuk ekspor ke berbagai negara baik Eropa maupun Asia. Namun, karena beberapa negara terkena resesi ekonomi, sehingga permintaan ekspor semakin berkurang yang dampaknya pendapatan perusahaan anjlok.
Akibat dari itu semua, perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pekerja atau buruhnya. PHK massal ini pun sudah terjadi sejak pandemi covid-19 dan tentunya ini menjadi perhatian khusus Pemkab Sukabumi.
"Jika PHK massal terus terjadi, angka pengangguran akan meningkat. Dengan begitu warga miskin akan bertambah," ucap Ade.
Maka dari itu, salah satu solusinya adalah melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk bersama-sama menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi yang tepat agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di PHK.
"Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi saja tetapi juga di daerah lain," ucapnya.
Sekda mengatakan saat ini Pemkab Sukabumi banyak membuat program dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian daerah pasca-pandemi covid-19. Salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di daerahnya masing-masing.
Selain memberikan bantuan baik dalam bentuk modal usaha, promosi dan penjualan, pihaknya juga rutin memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga maupun komunitas untuk menjadi wirausahawan yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), wisata dan lainnya.
Kemudian menggandeng berbagai badan usaha untuk ikut membangkitkan dan meningkatkan perekonomian warga, sehingga juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
"Dalam menghadapi resesi global, kita harus bekerja sama, berkreasi dan berinovasi," tutur Ade.
Sukabumi: Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus mencari solusi yang tepat untuk menekan jumlah
buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (
PHK) massal.
"Kami sudah menugaskan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi untuk meninjau dan berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang melakukan PHK massal untuk mencari solusi yang tepat," kata Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman di Sukabumi, Rabu, 5 Oktober 2022.
Ia mengatakan perusahaan yang melakukan PHK massal mayoritas bergerak di bidang garmen. PHK ini terpaksa dilakukan karena ikut terdampak
resesi ekonomi global.
Pabrik garmen yang ada di Kabupaten Sukabumi, kata dia, kebanyakan produknya untuk ekspor ke berbagai negara baik Eropa maupun Asia. Namun, karena beberapa negara terkena resesi ekonomi, sehingga permintaan ekspor semakin berkurang yang dampaknya pendapatan perusahaan anjlok.
Akibat dari itu semua, perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pekerja atau buruhnya. PHK massal ini pun sudah terjadi sejak pandemi covid-19 dan tentunya ini menjadi perhatian khusus Pemkab Sukabumi.
"Jika PHK massal terus terjadi, angka pengangguran akan meningkat. Dengan begitu warga miskin akan bertambah," ucap Ade.
Maka dari itu, salah satu solusinya adalah melakukan kerja sama dengan pengusaha untuk bersama-sama menghadapi resesi ekonomi global dan mencari solusi yang tepat agar perusahaan bisa tetap beroperasi sehingga bisa menekan jumlah buruh yang di PHK.
"Situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sukabumi saja tetapi juga di daerah lain," ucapnya.
Sekda mengatakan saat ini Pemkab Sukabumi banyak membuat program dalam upaya membangkitkan kembali perekonomian daerah pasca-pandemi covid-19. Salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi perekonomian yang ada di daerahnya masing-masing.
Selain memberikan bantuan baik dalam bentuk modal usaha, promosi dan penjualan, pihaknya juga rutin memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga maupun komunitas untuk menjadi wirausahawan yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), wisata dan lainnya.
Kemudian menggandeng berbagai badan usaha untuk ikut membangkitkan dan meningkatkan perekonomian warga, sehingga juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
"Dalam menghadapi resesi global, kita harus bekerja sama, berkreasi dan berinovasi," tutur Ade.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
