Yogyakarta: Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tak mampu menekan angka penularan kasus covid-19.
Pendiri Laboratorium Statistik Terapan RoomStat, Budhi Handoyo Nugroho, mengungkapkan target penerapan PPKM dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak tercapai.
"Sampai periode ke 12 (PPKM), kalau dari sisi efektif, sesuai aturan Kemenkes, kasus bisa menurun 50 persen, baru bisa dikatakan secara indikator itu efektif," kata Budhi dalam wawancara daring di Yogyakarta, Selasa, 29 Juni 2021.
Budhi mengolah data setiap penambahan kasus itu dari tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, efektivitas PPKM hanya terjadi dalam periode tertentu.
Ia mencontohkan, Kabupaten Sleman bisa menurunkan kasus baru covid-19 pada penerapan PPKM ketiga, yakni dengan persentase penurunan 51,32 persen. Angka itu menurun jauh dari angka rata-rata kasus harian sebelumnya sekitar 103 persen per hari.
"Ini terjadi pada 9 Februari sampai 14 hari berikutnya, sekitar 23 Februari. Jumlah yang dibutuhkan (mencapai target penurunan) sebanyak enam pekan pada tahap kedua," ucap Budhi.
Sementara, Kabupaten Bantul bisa menurunkan kasus sampai 51 persen. Peristiwa itu terjadi dalam periode 23 Februari hingga awal Maret 2021.
"Kasus (baru korona) paling rendah di Bantul, dari rata-rata 91 kasus sebelum PPKM hanya turun 34 persen. (Penurunan kasus 51 persen) dicapai pada PPKM tahap keempat, 23 Februari sampai awal Maret," papar Budhi.
Adapun Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan kasus covid-19 hingga 57 persen pada 9-14 Maret 2021. Namun, penurunan itu butuh waktu hingga penerapan PPKM kelima. Dalam angka, penurunannya sebanyak 22 kasus dari rata-rata harian sebanyak 70 kasus.
Budhi mengatakan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah dengan persentase penurunan kasus paling rendah, yakni 5 persen pada tahap keempat penerapan PPKM Mikro. Secara angka, penurunannya hanya satu kasus dari jumlah rata-rata harian.
"Ini kelihatan tidak efektif karena hanya lima persen di Kulon Progo. Di Kabupaten Gunungkidul turun 45 persen, dicapai pada PPKM ke empat atau Februari," beber Budhi.
Baca: PPKM Mikro di Kota Batam Diperpanjang
Ia menambahkan, rata-rata efektivitas kebijakan PPKM di DIY terjadi pada tahap keempat atau delapan pekan. Selebihnya, cenderung fluktuatif dan meningkat tajam pada bulan Juni 2021.
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan, memang sulit menekan laju angka positif covid-19. Menurut dia, efektivitas PPKM hanya berjalan saat periode pertama.
Saat itu, masyarakat masih bisa mematuhi batasan jam buka sektor usaha, protokol kesehatan masih dijalankan ketat, dan tidak bepergian jika tak mendesak.
"PPKM berikutnya, kami masih melihat, masyarakat makin abai penggunaan masker, prokes dan lain-lain. Toko, mal, dan warung-warung, makin lama makin banyak yang buka," papar Kadarmanta.
Yogyakarta: Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) yang diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai tak mampu menekan angka penularan kasus
covid-19.
Pendiri Laboratorium Statistik Terapan RoomStat, Budhi Handoyo Nugroho, mengungkapkan target penerapan PPKM dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak tercapai.
"Sampai periode ke 12 (PPKM), kalau dari sisi efektif, sesuai aturan Kemenkes, kasus bisa menurun 50 persen, baru bisa dikatakan secara indikator itu efektif," kata Budhi dalam wawancara daring di Yogyakarta, Selasa, 29 Juni 2021.
Budhi mengolah data setiap penambahan kasus itu dari tingkat kabupaten/kota. Hasilnya, efektivitas PPKM hanya terjadi dalam periode tertentu.
Ia mencontohkan, Kabupaten Sleman bisa menurunkan kasus baru covid-19 pada penerapan PPKM ketiga, yakni dengan persentase penurunan 51,32 persen. Angka itu menurun jauh dari angka rata-rata kasus harian sebelumnya sekitar 103 persen per hari.
"Ini terjadi pada 9 Februari sampai 14 hari berikutnya, sekitar 23 Februari. Jumlah yang dibutuhkan (mencapai target penurunan) sebanyak enam pekan pada tahap kedua," ucap Budhi.
Sementara, Kabupaten Bantul bisa menurunkan kasus sampai 51 persen. Peristiwa itu terjadi dalam periode 23 Februari hingga awal Maret 2021.
"Kasus (baru korona) paling rendah di Bantul, dari rata-rata 91 kasus sebelum PPKM hanya turun 34 persen. (Penurunan kasus 51 persen) dicapai pada PPKM tahap keempat, 23 Februari sampai awal Maret," papar Budhi.
Adapun Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan kasus covid-19 hingga 57 persen pada 9-14 Maret 2021. Namun, penurunan itu butuh waktu hingga penerapan PPKM kelima. Dalam angka, penurunannya sebanyak 22 kasus dari rata-rata harian sebanyak 70 kasus.
Budhi mengatakan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah dengan persentase penurunan kasus paling rendah, yakni 5 persen pada tahap keempat penerapan PPKM Mikro. Secara angka, penurunannya hanya satu kasus dari jumlah rata-rata harian.
"Ini kelihatan tidak efektif karena hanya lima persen di Kulon Progo. Di Kabupaten Gunungkidul turun 45 persen, dicapai pada PPKM ke empat atau Februari," beber Budhi.
Baca:
PPKM Mikro di Kota Batam Diperpanjang
Ia menambahkan, rata-rata efektivitas kebijakan PPKM di DIY terjadi pada tahap keempat atau delapan pekan. Selebihnya, cenderung fluktuatif dan meningkat tajam pada bulan Juni 2021.
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan, memang sulit menekan laju angka positif covid-19. Menurut dia, efektivitas PPKM hanya berjalan saat periode pertama.
Saat itu, masyarakat masih bisa mematuhi batasan jam buka sektor usaha, protokol kesehatan masih dijalankan ketat, dan tidak bepergian jika tak mendesak.
"PPKM berikutnya, kami masih melihat, masyarakat makin abai penggunaan masker, prokes dan lain-lain. Toko, mal, dan warung-warung, makin lama makin banyak yang buka," papar Kadarmanta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SYN)
