Yogyakarta: Para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengibarkan bendera putih di sepanjang sisi timur Jalan Malioboro, Jumat, 30 Juli 2021. Bendera putih itu sebagai simbol menyerah terhadap kebijakan PPKM yang membuat perekonomian sekarat. Namun, bendera putih itu hilang selang beberapa saat dipasang.
Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati, mengatakan bendera putih menjadi simbol berkabung. Ia mengibaratkan, perekonomian kelompok pengusaha kecil sudah mati.
"Secara universal, dipahami sebagai tanda menyerah," kata Desio di kawasan Malioboro Yogyakarta.
Ia mengatakan, sejak pemerintah menerapkan PPKM Darurat 3 Juli silam, tak ada pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong. Bahkan, perpanjangan kebijakan serupa menjadi PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang kian membuatnya menjerit.
Baca: Jokowi: Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka
"Kehidupan keluarga kritis. Utang menumpuk. Bantuan terasa masih jauh. Bahkan, penerapan PPKM darurat, seolah-olah menjadi pukulan akhir yang telak bagi PKL, yang memang telah sempoyongan," ujarnya.
Desio mengatakan, klaim pemerintah membuka akses Malioboro sejak 26 Juli tak bisa menolong perekonomian kelompoknya. Menurut dia, pembolehan PKL perjualan tanpa adanya pengunjung tak akan membuat para pedagang mendapat penghasilan.
Ia berharap pemerintah setempat membuka penuh akses masuk di Malioboro. Meski dibuka penuh akses masuknya, kata dia, hal itu masih disertai dengan pembatasan jam operasional aktivitas ekonomi hingga pukul 20.00 WIB. Sementara, kelompok PKL baru membuka lapak saat matahari mulai terbenam sekitar pukul 17.30 WIB.
Baca: PKL DIY Diperbolehkan Berjualan di Masa PPKM
"Kami berharap dan meminta (pemerintah setempat) supaya setelah tanggal 2 Agustus 2021 nanti, syukur-syukur bisa lebih cepat diberi kelonggaran berjualan sampai jam 23.00 WIB," ungkapnya.
Ia mengaku senang mendapat kabar rencana Pemerintah DIY memberikan bantuan modal bergulir tanpa bunga lewat dua koperasi yang menaungi PKL di Malioboro. Namun, ia menilai, rencana itu akan menjadi soal karena ada sembilan paguyuban yang menaungi PKL yang koperasinya tak berbadan hukum.
"Kami minta agar gubernur mencari solusi buat akses bantuan (modal bergulir), termasuk bantuan bantuan sosial (BST) dan bantuan lain," katanya.
Yogyakarta: Para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengibarkan bendera putih di sepanjang sisi timur Jalan Malioboro, Jumat, 30 Juli 2021. Bendera putih itu sebagai simbol menyerah terhadap kebijakan
PPKM yang membuat perekonomian sekarat. Namun, bendera putih itu hilang selang beberapa saat dipasang.
Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati, mengatakan bendera putih menjadi simbol berkabung. Ia mengibaratkan, perekonomian kelompok pengusaha kecil sudah mati.
"Secara universal, dipahami sebagai tanda menyerah," kata Desio di kawasan Malioboro Yogyakarta.
Ia mengatakan, sejak pemerintah menerapkan PPKM Darurat 3 Juli silam, tak ada pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong. Bahkan, perpanjangan kebijakan serupa menjadi PPKM Level 4 hingga 2 Agustus mendatang kian membuatnya menjerit.
Baca: Jokowi: Semua Menjerit Minta PPKM Darurat Dibuka
"Kehidupan keluarga kritis. Utang menumpuk. Bantuan terasa masih jauh. Bahkan, penerapan PPKM darurat, seolah-olah menjadi pukulan akhir yang telak bagi PKL, yang memang telah sempoyongan," ujarnya.
Desio mengatakan, klaim pemerintah membuka akses Malioboro sejak 26 Juli tak bisa menolong perekonomian kelompoknya. Menurut dia, pembolehan PKL perjualan tanpa adanya pengunjung tak akan membuat para pedagang mendapat penghasilan.
Ia berharap pemerintah setempat membuka penuh akses masuk di Malioboro. Meski dibuka penuh akses masuknya, kata dia, hal itu masih disertai dengan pembatasan jam operasional aktivitas ekonomi hingga pukul 20.00 WIB. Sementara, kelompok PKL baru membuka lapak saat matahari mulai terbenam sekitar pukul 17.30 WIB.
Baca: PKL DIY Diperbolehkan Berjualan di Masa PPKM
"Kami berharap dan meminta (pemerintah setempat) supaya setelah tanggal 2 Agustus 2021 nanti, syukur-syukur bisa lebih cepat diberi kelonggaran berjualan sampai jam 23.00 WIB," ungkapnya.
Ia mengaku senang mendapat kabar rencana Pemerintah DIY memberikan bantuan modal bergulir tanpa bunga lewat dua koperasi yang menaungi PKL di Malioboro. Namun, ia menilai, rencana itu akan menjadi soal karena ada sembilan paguyuban yang menaungi PKL yang koperasinya tak berbadan hukum.
"Kami minta agar gubernur mencari solusi buat akses bantuan (modal bergulir), termasuk bantuan bantuan sosial (BST) dan bantuan lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
