Yogyakarta: Pedagang kaki lima (PKL) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam situasi mati secara perekonomian. Penerapan PPKM Darurat tanpa dibarengi solusi perekonomian bagi PKL kian memukul nasib mereka saat pandemi covid-19.
"Kami sudah dalam situasi sekarat (secara perekonomian). Saya komunikasi dengan kelompok angkringan Malioboro, mereka juga tutup total usahanya tanpa pemasukan," kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY, Mokhlas Madani dalam wawancara daring, Jumat, 9 Juli 2021.
Ia mengatakan, hampir seluruh sendi pendapatan PKL tertutup dan ditutup. Mahasiswa yang masih kuliah daring dan wisatawan turut ditutup telah membuat pendapatan PKL turun.
"Omzet PKL ini turun drastis, sekitar 70 hingga 80 persen. Bahkan ada PKL yang tak ada pemasukan sama sekali," ujar Mokhlas.
Saat PPKM Darurat seperti ini, masih ada sebagian PKL yang bisa buka usahanya. Meskipun, mereka membuka lapak dari pukul 16.00 WIB dan diharuskan tutup saat pukul 20.00 WIB.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah meminta semua pedagang menerapkan pelayanan pesan dan bawa pulang (drive thru) tak bisa diaplikasi untuk semua sektor. Ia mengatakan, sistem kerja berdagang para PKL tak semua bisa mendukung pola drive thru.
"Tidak semua PKL bisa melayani drive thru. Kalau mereka tak bisa itu, mau tidak mau tutup," ungkapnya.
Baca: PPKM Mikro di Aceh Tak Optimal
Mokhlas mengungkapkan, ribuan PKL di kabupaten/kota di DIY diambang kematian ekonomi. Bahkan, PKL di wilayah kota sebagian besar sudah tak bisa membuka usahanya.
Menurut dia, memang PKL tak semua ada di bawah naungan APKLI. Namun, jejaring PKL di kabupaten/kota menunjukkan ekonomi PKL kian terdesak.
"Info yang saya dapat, ada 50an pedagang tutup sementara. Ada yang tutup tapi tidak tahu kapan buka, bahkan ada yang sudah tidak bisa buka," ungkapnya.
Ia menambahkan, PKL yang sudah mati penapatannya hanya bisa berpikir bagaimana bisa bertahan hidup. Menurut dia, sebagian kini mengandalkan solidaritas dari sesama PKL.
"Kami butuh stimulasi pemerintah. Meskipun, sebenarnya PKL ini butuh ruang dan waktu agar bisa berdagang," kata dia.
Yogyakarta: Pedagang kaki lima (
PKL) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam situasi mati secara perekonomian. Penerapan PPKM Darurat tanpa dibarengi solusi perekonomian bagi PKL kian memukul nasib mereka saat pandemi covid-19.
"Kami sudah dalam situasi sekarat (secara perekonomian). Saya komunikasi dengan kelompok angkringan Malioboro, mereka juga tutup total usahanya tanpa pemasukan," kata Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY, Mokhlas Madani dalam wawancara daring, Jumat, 9 Juli 2021.
Ia mengatakan, hampir seluruh sendi pendapatan PKL tertutup dan ditutup. Mahasiswa yang masih kuliah daring dan wisatawan turut ditutup telah membuat pendapatan PKL turun.
"Omzet PKL ini turun drastis, sekitar 70 hingga 80 persen. Bahkan ada PKL yang tak ada pemasukan sama sekali," ujar Mokhlas.
Saat PPKM Darurat seperti ini, masih ada sebagian PKL yang bisa buka usahanya. Meskipun, mereka membuka lapak dari pukul 16.00 WIB dan diharuskan tutup saat pukul 20.00 WIB.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah meminta semua pedagang menerapkan pelayanan pesan dan bawa pulang (drive thru) tak bisa diaplikasi untuk semua sektor. Ia mengatakan, sistem kerja berdagang para PKL tak semua bisa mendukung pola drive thru.
"Tidak semua PKL bisa melayani drive thru. Kalau mereka tak bisa itu, mau tidak mau tutup," ungkapnya.
Baca:
PPKM Mikro di Aceh Tak Optimal
Mokhlas mengungkapkan, ribuan PKL di kabupaten/kota di DIY diambang kematian ekonomi. Bahkan, PKL di wilayah kota sebagian besar sudah tak bisa membuka usahanya.
Menurut dia, memang PKL tak semua ada di bawah naungan APKLI. Namun, jejaring PKL di kabupaten/kota menunjukkan ekonomi PKL kian terdesak.
"Info yang saya dapat, ada 50an pedagang tutup sementara. Ada yang tutup tapi tidak tahu kapan buka, bahkan ada yang sudah tidak bisa buka," ungkapnya.
Ia menambahkan, PKL yang sudah mati penapatannya hanya bisa berpikir bagaimana bisa bertahan hidup. Menurut dia, sebagian kini mengandalkan solidaritas dari sesama PKL.
"Kami butuh stimulasi pemerintah. Meskipun, sebenarnya PKL ini butuh ruang dan waktu agar bisa berdagang," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
