Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.
Ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal.

Sidang Sengketa Pemilu di MK Bisa Video Conference

Nasional sengketa pilpres Sengketa Pilkada
Deny Irwanto • 07 Mei 2019 17:25
Bogor: Sengkela hasil pemilihan umum (pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diselesaikan secara online dan persidangan dilakukan melalui video conference. Pengelola Instalasi IT MK Agung Wisnu Laksono mengatakan pemohon bisa mengajukan permohonan secara daring melalui aplikasi Click MK yang sudah tersedia di Playstore.
 
Pengajuan permohonan anggota DPD dapat dilakukan secara perseorangan. Sedangkan permohonan yang diajukan calon anggota DPR/DPRD harus mendapat persetujuan dari Sekjen atau Ketua Umum Partai.
 
"Semua berkas bisa softcopy dan tidak harus datang ke MK. Semua ini dilakukan tanpa dipungut biaya," kata Agung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agung menjelaskan, setelah pemohon mendaftarkan gugatannya, pihak MK akan memberikan balasan penerimaan atau penolakan permohonan tersebut. Agung menjelaskan, pihaknya akan bersiaga penuh selama 3x24 jam setelah pengumuman hasil pemilu.
 
Agung kembali mengatakan, berkas yang akan diajukan sebagai bukti permohonan bisa dalam bentuk softcopy. Nantinya jika permohonan diterima, pihak yang ebrperkara bisa melakukan sidang melalui fasilitas video conference dari sejumlah universitas yang tersebar di indonesia.
 
"Kita sudah ada 42 fakultas hukum. Ada yang universitas negeri ada yang swasta. Seperti yang yang ada di Tegal dan sekitarnya kita sudah kerja sama di 42 universitas. Waktu persidangan nanti akan dijadwalkan melalui imel kepada pemohon," jelas Agung.
 
Agung mengatakan, dalam persidangan di universitas, nantinya pihak yang berperkara akan dipandu langsung oleh petugas di universitas masing-masing.Menurut Agung, universitas yang sudah bekerjasama mempunyai fasilitas ruangan dan kamera serta jaringan internet yang bisa mendukung jalannya sidang.
 
Agung melanjutkan, setelah sidang selesai dan ada keputusan, pemohon bisa mendapatkan salinan hasil sidang berupa softcopy melalui imel.
 
"Kalau video conference dari semua pekara bisa. Jadi tidak hanya PHPU dari pemilu kemarin saja.
Produk administrasi kepaniteraan MK sudah bersertifikasi elektronik sehingga tidak bisa dipalsukan," pungkas Agung.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif