medcom.id, Palangkaraya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berbenah. Mula-mula pembenahan dilakukan lewat cara keterbukaan informasi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Memanfaatkan teknologi, Pemprov Kalteng membikin terobosan keterbukaan informasi lewat sistem bertajuk Satu Data. Sistem ini diklaim membuat segala kegiatan SKPD di Kalteng termonitor.
"Selama ini kegiatan SKPD sulit dipantau, dengan sistem ini tidak ada dusta lagi di antara kita," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, di kantor Bappeda Kalteng, Palangkaraya, Selasa (13/12/2016).
Dia yakin benar, sistem Satu Data bisa mengubah wajah, juga pola kerja perangkat daerah. Sebab, laporan kerja seluruh perangkat pemerintahan bisa diakses oleh siapa saja.
"Sekarang antara pimpinan dan bawahan juga enggak bisa bohong," kata Herson.
Dia menjelaskan, Satu Data adalah satu aplikasi yang memungkinkan siapa saja bisa mengakses informasi tentang Pemprov Kalteng. Termasuk, soal penggunaan anggaran.
Seluruh proyek yang dilakukan perangkat daerah dibeberkan di aplikasi tersebut. Mulai dari proyek yang direncanakan, nilai proyek, pemegang proyek, hingga yang terealisasi. Masyarakat, kata dia, tinggal membuka laman milik Pemprov di situs satudata.kalteng.go.id.
Apa-apa saja belanja daerah yang dilakukan Pemprov Kalteng, kata Herson, juga bisa dipantau. Baik yang sifatnya belanja langsung maupun tidak langsung.
Sistem Satu Data milik Pemprov Kalteng resmi diluncurkan setelah direncanakan sejak 2013. Herson menyatakan, memang butuh waktu panjang sampai akhirnya bisa merealisasikan sistem ini. Biaya mengembangkan sistem ini, kata dia, "sekitar RP150 juta."
Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Satu Data
Program Satu Data dirancang sejak tiga tahun silam, tepatnya saat Herson menduduki kursi Kepala Bappeda. Kesulitan di awal, kata Herson, sudah pasti. Apalagi membangun sistem itu disebut tanpa menggunakan jasa konsultan.
"Kita kerjakan sendiri, riset sana-sini, juga minta bantuan dan saran teman-teman yang ahli, akhirnya jadi," kata Herson.
Mulanya, dalam aplikasi itu hanya bisa melihat daftar belanja langsung Pemprov. Setelah itu mulai bisa dikembangkan, sehingga laporan belanja tidak langsung akhirnya juga bisa tampil di satu pintu.
Komitmen merampungkan sistem informasi membuncah begitu Sugianto Sabran menduduki kursi nomor satu di Kalteng, tujuh bulan lalu. Sugianto menggaungkannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun ini.
"Inovasinya kita membuat masukan data spasial pada kegiatan ini. Lalu dilakukan soft launching oleh Gubernur, kita gerak terus," jelas Herson.
Masalah muncul belakangan. Akarnya, komitmen di lingkup internal SKPD. Maklum, kata Herson, sistem yang menuntut transparansi ini masih tabu. Juga karena aplikasi ini tidak disukai banyak pegawai negeri sipil (PNS). Bukan cuma perkara melek teknologi, tapi boleh jadi, soal budaya 'bermain' PNS yang belum bisa dikikis.
"Ada staf yang tidak suka. Karena biasanya sudah punya tugas membuat laporan, lalu di situ ada anggarannya sekian. Kalau pakai sistem ini, kan jadi enggak ada lagi," beber Herson.
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Toh, menurut Herson, sekarang manfaat inovasi ini mulai bisa dirasakan. Kinerja seluruh SKPD terpantau, termasuk pertanggungjawabannya. Aplikasi juga dirasa bisa membantu kerja PNS, utamanya saat ditanyai laporan oleh pimpinan. Sebab, laporan yang terlampir bersifat real time.
"Kita tahu cepat serapan APBD sekarang berapa. Dulu kita selalu dapat data itu susah. Kita harus telepon sana-sini, minta data. Sekarang kita enggak perlu, tinggal buka dari handphone," kata Herson.
Pemprov Kalteng serius mengubah wajah birokrasi. Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mau semuanya bersifat terbuka dan bisa diketahui siapa saja. Utamanya, soal penggunaan anggaran daerah.
Dia ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap birokrat di Kalteng. Pelan-pelan, dia kini mulai membangun komitmen transparansi. Bagi Sugianto, keterbukaan informasi soal anggaran bisa jadi langkah awal mengembangkan wilayah bagian tengah Pulau Kalimantan.
"Publik berhak tahu. APBD tak boleh jadi permainan sekelompok orang," kata Sugianto.
medcom.id, Palangkaraya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berbenah. Mula-mula pembenahan dilakukan lewat cara keterbukaan informasi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Memanfaatkan teknologi, Pemprov Kalteng membikin terobosan keterbukaan informasi lewat sistem bertajuk Satu Data. Sistem ini diklaim membuat segala kegiatan SKPD di Kalteng termonitor.
"Selama ini kegiatan SKPD sulit dipantau, dengan sistem ini tidak ada dusta lagi di antara kita," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, di kantor Bappeda Kalteng, Palangkaraya, Selasa (13/12/2016).
Dia yakin benar, sistem Satu Data bisa mengubah wajah, juga pola kerja perangkat daerah. Sebab, laporan kerja seluruh perangkat pemerintahan bisa diakses oleh siapa saja.
"Sekarang antara pimpinan dan bawahan juga
enggak bisa bohong," kata Herson.
Dia menjelaskan, Satu Data adalah satu aplikasi yang memungkinkan siapa saja bisa mengakses informasi tentang Pemprov Kalteng. Termasuk, soal penggunaan anggaran.
Seluruh proyek yang dilakukan perangkat daerah dibeberkan di aplikasi tersebut. Mulai dari proyek yang direncanakan, nilai proyek, pemegang proyek, hingga yang terealisasi. Masyarakat, kata dia, tinggal membuka laman milik Pemprov di situs satudata.kalteng.go.id.
Apa-apa saja belanja daerah yang dilakukan Pemprov Kalteng, kata Herson, juga bisa dipantau. Baik yang sifatnya belanja langsung maupun tidak langsung.
Sistem Satu Data milik Pemprov Kalteng resmi diluncurkan setelah direncanakan sejak 2013. Herson menyatakan, memang butuh waktu panjang sampai akhirnya bisa merealisasikan sistem ini. Biaya mengembangkan sistem ini, kata dia, "sekitar RP150 juta."
Jalan Panjang Mewujudkan Sistem Satu Data
Program Satu Data dirancang sejak tiga tahun silam, tepatnya saat Herson menduduki kursi Kepala Bappeda. Kesulitan di awal, kata Herson, sudah pasti. Apalagi membangun sistem itu disebut tanpa menggunakan jasa konsultan.
"Kita kerjakan sendiri, riset sana-sini, juga minta bantuan dan saran teman-teman yang ahli, akhirnya jadi," kata Herson.
Mulanya, dalam aplikasi itu hanya bisa melihat daftar belanja langsung Pemprov. Setelah itu mulai bisa dikembangkan, sehingga laporan belanja tidak langsung akhirnya juga bisa tampil di satu pintu.
Komitmen merampungkan sistem informasi membuncah begitu Sugianto Sabran menduduki kursi nomor satu di Kalteng, tujuh bulan lalu. Sugianto menggaungkannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun ini.
"Inovasinya kita membuat masukan data spasial pada kegiatan ini. Lalu dilakukan
soft launching oleh Gubernur, kita gerak terus," jelas Herson.
Masalah muncul belakangan. Akarnya, komitmen di lingkup internal SKPD. Maklum, kata Herson, sistem yang menuntut transparansi ini masih tabu. Juga karena aplikasi ini tidak disukai banyak pegawai negeri sipil (PNS). Bukan cuma perkara melek teknologi, tapi boleh jadi, soal budaya 'bermain' PNS yang belum bisa dikikis.
"Ada staf yang tidak suka. Karena biasanya sudah punya tugas membuat laporan, lalu di situ ada anggarannya sekian. Kalau pakai sistem ini, kan jadi
enggak ada lagi," beber Herson.
Anjing menggonggong kafilah berlalu. Toh, menurut Herson, sekarang manfaat inovasi ini mulai bisa dirasakan. Kinerja seluruh SKPD terpantau, termasuk pertanggungjawabannya. Aplikasi juga dirasa bisa membantu kerja PNS, utamanya saat ditanyai laporan oleh pimpinan. Sebab, laporan yang terlampir bersifat
real time.
"Kita tahu cepat serapan APBD sekarang berapa. Dulu kita selalu dapat data itu susah. Kita harus telepon sana-sini, minta data. Sekarang kita
enggak perlu, tinggal buka dari
handphone," kata Herson.
Pemprov Kalteng serius mengubah wajah birokrasi. Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mau semuanya bersifat terbuka dan bisa diketahui siapa saja. Utamanya, soal penggunaan anggaran daerah.
Dia ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap birokrat di Kalteng. Pelan-pelan, dia kini mulai membangun komitmen transparansi. Bagi Sugianto, keterbukaan informasi soal anggaran bisa jadi langkah awal mengembangkan wilayah bagian tengah Pulau Kalimantan.
"Publik berhak tahu. APBD tak boleh jadi permainan sekelompok orang," kata Sugianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
