RSUD Tangsel Dituding Mencatut Nama PT Jembar

Laela Badriyah 28 Juni 2018 16:06 WIB
parkir liar
RSUD Tangsel Dituding Mencatut Nama PT Jembar
Direktur Utama PT Jembar Bangkit Perkasa Yossy Belgradoputra, Medcom.id - Ririn
Jakarta: Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyegel operasional pengelolaan parkir di RSUD Tangsel sejak awal April 2018. Namun, perusahaan yang disebut mengelola parkir di RSUD Tangsel itu menegaskan tak pernah berurusan dengan bisnis tersebut.

Pada Kamis, 12 April 2018, Medcom.id memberitakan penyegelan parkir dengan judul: Parkiran RSUD Disegel karena tak Bayar Pajak. Dalam berita itu, Direktur Utama RSUD Tangsel Suhara Manullang menyebutkan penyegelan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam surat penyegelan, disebutkan pengelola parkir atas nama PT Jembar Bangkit Perkasa (JBP).

Baca: Parkiran RSUD Disegel karena tak Bayar Pajak


Menanggapi berita itu, Direktur Utama PT Jembar Bangkit Perkasa Yossy Belgradoputra angkat bicara. Ia menegaskan, tak pernah memiliki kerja sama dengan RSUD Tangsel, apalagi soal pengelolaan parkir.

"Jadi perusahaan kami dicatut. Kami tidak punya bisnis di parkir. Izinnya juga tidak ada. Dari awal kami berbisnis hanya di bidang jasa cleaning service dan management consultant. Jadi saya merasa tersudut dengan berita ini," ujar Yossy kepada Medcom.id pada Selasa, 28 Juni 2018.

Lantaran itu, Yossy meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjelaskan duduk masalah yang muncul di perparkiran RSUD Tangsel. Yossy meminta klarifikasi dari Pemkot untuk masalah tersebut.

Menurut Yossy, pemberitaan dan informasi itu mengakibatkan PT JBP mengalami kerugian imaterial. Apalagi, tambah Yossy, perusahaan yang ia dirikan pada 2014 itu tak pernah menunggak pajak.

Yossy mengaku mendapat informasi dari media lain soal perjanjian kerja sama antara PT JBP dengan RSUD Tangsel soal pengelolaan parkir. Perjanjian tersebut bertarik 17 Agustus 2015.


(Satpol PP Tangerang Selatan menyegel sistem tiket parkir di RSUD Tangsel, Rabu, 11 April 2018, Medcom.id - Farhan Dwitama)

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada kerja sama itu. Tidak ada perjanjian antara kami (PT JBP) dengan RSUD Tangsel," lanjut Yossy yang ditemui di ruang kerjanya di Kantor PT JBP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Yossy menegaskan PT JBP resmi tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). PT JBP pun terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan: 09.03.1.81.94240.

Perusahaan tersebut pun mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang diterbitkan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan. SIUP diterbitkan pada 20 Oktober 2014.

Hingga berita ini dimuat, pihak rumah sakit dan Pol PP belum memberikan klarifikasi. Medcom.id masih mencoba untuk menemui Dirut RSUD Tangsel untuk mengklarifikasi masalah itu.

Sejak penyegelan dilakukan Satpol PP, tak satu pun pengelola yang mengurusi area parkir di RSUD Tangsel. Suhara menegaskan tak ada parkir berbayar di rumah sakit milik pemerintah itu selama tak ada operator yang mengelola.



(RRN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id