Ilustrasi-Pexels
Ilustrasi-Pexels

Perda KTR Diminta Selaras dengan Peraturan Pemerintah

Nasional perda rokok
Ade Hapsari Lestarini • 12 Februari 2020 23:31
Jakarta: Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang melarang memajang produk rokok di toko-toko ritel modern Kota Bogor diubah. Perda KTR dinilai menimbulkan ketidakpastian usaha.
 
"Peraturan ini saling bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian usaha," kata Ketua Departemen Mini Market Aprindo Gunawan Indro Baskoro melalui keterangannya Rabu, 12 Februari 2020.
 
Menurut Indra, Aprindo sempat bertemu dengan Pemerintah Kota Bogor yang difasilitasi Kementerian Hukum dan HAM. Kesepakatan pertemuan tersebut menyatakan bahwa Perda KTR Bogor harus diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 terkait peredaran rokok, namun justru diabaikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebelumnya kami juga sudah berkonsultasi dengan berbagai kementerian dan semua sepakat bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi kenyataannya kesepakatan itu tidak diindahkan,” katanya.
 
Agar tak lagi membingungkan masyarakat, Gunawan berharap evaluasi terhadap Perda KTR Bogor segera dilakukan. “Di tingkat nasional rokok tidak dilarang dipajang, tapi di Bogor dilarang. Ini menjadi preseden bahwa peraturan di daerah kontradiktif dengan peraturan nasional dan membingungkan pengusaha,” ujarnya.
 
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai positif upaya uji materi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Bogor Nomor 10 Tahun 2018 di Mahkamah Agung. Trubus mengatakan, Perda KTR Bogor merupakan contoh produk hukum yang buruk.
 
Menurut Trubus, larangan yang tertera pada pasal 16 Perda KTR Bogor No 10 Tahun 2018 merugikan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait suatu produk.
 
Trubus berharap MA dapat mengabulkan permohonan para pedagang untuk membatalkan beberapa pasal dalam Perda KTR Bogor. Setelah itu, Perda KTR Bogor perlu dikaji dan dievaluasi kembali dengan melibatkan masyarakat agar tidak ada satu pasal pun yang merugikan masyarakat.
 
“Bogor ini tidak boleh membuat aturan sendiri yang berbeda dengan peraturan di atasnya. Harusnya semua harus sinkron, karena idealnya semua aturan harus diharmonisasi,” tegas Trubus.
 
Gugatan dilakukan, antara lain, lantaran beleid tersebut memuat larangan pemajangan rokok di tingkat ritel. Padahal, (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, masih memperbolehkan pemajangan produk.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif