Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta jajarannya menekan ketimpangan pengeluaran pendudukan atau gini ratio. Sikap itu diambil menyusul tingginya gini ration DIY secara nasional.
"Menekan gini ratio memakai APBD, baik APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk menopang perekonomian," kata Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca: Tanah Bergerak di Brebes, Rumah dan Bendung Jebol
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gini ratio di Indonesia pada September 2020 mencapai 0,385. Angka itu naik 0,005 poin dibanding September 2019 yang hanya 0,380.
Berdasarkan provinsi, DIY menempati posisi tertinggi sebesar 0,437. Posisi DIY disusul Gorontalo dengan 0,406; DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388), dan NTB (0,386).
Sri Sultan mengaku pesimis untuk langsung bisa menekan ketimpangan itu. Namun ia tetap meminta jajaran di bawahnya berupaya dengan dana APBD dan sejumlah program padat karya.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan stimulus APBD. Sri Sultan menyebut jajarannya bisa mengatrol perekonomian DIY setelah sempat kontraksi 2,69 persen akibat pandemi covid-19.
"Kami tak bisa juga mempredikai pertumbuhan ekonomi 2021 karena belum tahu kapan pandemi covid-19 berakhir," ungkapnya.
Ia berharap sejumlah infrastruktur baru bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol Yogyakarta-Solo dan jalur kereta api bandara. Ia mengatakan dua infrastruktur itu bisa membuka peluang investasi.
"Harapannya (dua infrastruktur) memberikan ruang ekonomi di Jogja juga relatif tumbuh, biarpun tidak begitu besar. Paling sedikit dengan APBD maupun juga dari kabupaten kota bisa jadi stimulus, untuk stimulus ini bergerak," ujarnya.
Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta jajarannya menekan ketimpangan pengeluaran pendudukan atau
gini ratio. Sikap itu diambil menyusul tingginya gini ration DIY secara nasional.
"Menekan gini ratio memakai APBD, baik APBD provinsi dan kabupaten/kota untuk menopang perekonomian," kata Sri Sultan di Yogyakarta, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca:
Tanah Bergerak di Brebes, Rumah dan Bendung Jebol
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan gini ratio di Indonesia pada September 2020 mencapai 0,385. Angka itu naik 0,005 poin dibanding September 2019 yang hanya 0,380.
Berdasarkan provinsi, DIY menempati posisi tertinggi sebesar 0,437. Posisi DIY disusul Gorontalo dengan 0,406; DKI Jakarta (0,400), Jawa Barat (0,398), Papua (0,395), Sulawesi Tenggara (0,388), dan NTB (0,386).
Sri Sultan mengaku pesimis untuk langsung bisa menekan ketimpangan itu. Namun ia tetap meminta jajaran di bawahnya berupaya dengan dana APBD dan sejumlah program padat karya.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan stimulus APBD. Sri Sultan menyebut jajarannya bisa mengatrol perekonomian DIY setelah sempat kontraksi 2,69 persen akibat pandemi covid-19.
"Kami tak bisa juga mempredikai pertumbuhan ekonomi 2021 karena belum tahu kapan pandemi covid-19 berakhir," ungkapnya.
Ia berharap sejumlah infrastruktur baru bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol Yogyakarta-Solo dan jalur kereta api bandara. Ia mengatakan dua infrastruktur itu bisa membuka peluang investasi.
"Harapannya (dua infrastruktur) memberikan ruang ekonomi di Jogja juga relatif tumbuh, biarpun tidak begitu besar. Paling sedikit dengan APBD maupun juga dari kabupaten kota bisa jadi stimulus, untuk stimulus ini bergerak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
