Kediri: Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyebut capaian jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di kota ini sudah 98 persen.
"Tingkat UHC di Kota Kediri saat ini sudah mencapai 98 persen dan berada di atas nasional, yakni 87 persen. Angka tersebut didapat setelah melalui proses pendataan" kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima di Kediri, Minggu, 18 Desember 2022.
Ia menegaskan selalu berupaya dalam menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Kediri yang dapat diukur dengan meningkatnya capaian Universal Health Coverage tersebut.
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan bermutu dengan biaya terjangkau.
Program UHC berfokus pada dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, serta perlindungan resiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Fauzan mengatakan WHO saat ini telah menyepakati bahwa UHC merupakan isu penting bagi negara maju dan berkembang, sehingga penting bagi suatu negara untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat.
Pihaknya juga intensif melakukan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan kependudukan, terutama bagi warga yang belum terdaftar pada program BPJS. Selain itu, Pemkot Kediri juga mencakup iuran BPJS Kesehatan bagi warganya melalui program Prodamas Plus. Warga yang belum ikut BPJS, akan diberi edukasi, sehingga bisa ikut serta.
Ia menambahkan BPJS Kesehatan memiliki beberapa kelebihan dibanding asuransi lain seperti memiliki biaya iuran atau premi yang murah, tidak mempersoalkan penyakit bawaan yang biasanya dipersoalkan saat mendaftar asuransi kesehatan swasta, serta tidak memiliki plafon ataupun limit sehingga bisa memanfaatkan kelas yang dipilih pasien.
Pada 2022, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp37 miliar untuk pembiayaan BPJS masyarakat. Anggaran ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni Rp35 miliar. Pada 2023. Dinas Kesehatan Kota Kediri optimistis capaian UHC di Kota Kediri berhasil menembus angka 100 persen.
Dirinya juga mengimbau masyarakat yang belum mendaftar BPJS agar segera mendatangi kantor BPJS guna memperoleh jaminan kesehatan paripurna.
"BPJS sifatnya gotong royong, jadi kalau kita sehat iuran bisa dipakai yang sakit. Semoga bisa tercapai 100 persen seluruh penduduk Kota Kediri sudah terdaftar BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seluruh masyarakat wajib ikut BPJS meskipun sudah terdaftar di asuransi lain," kata Fauzan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Kediri: Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, menyebut capaian jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di kota ini sudah 98 persen.
"Tingkat UHC di Kota Kediri saat ini sudah mencapai 98 persen dan berada di atas nasional, yakni 87 persen. Angka tersebut didapat setelah melalui proses pendataan" kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adima di Kediri, Minggu, 18 Desember 2022.
Ia menegaskan selalu berupaya dalam menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Kediri yang dapat diukur dengan meningkatnya capaian Universal Health Coverage tersebut.
UHC merupakan sistem
penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan bermutu dengan biaya terjangkau.
Program UHC berfokus pada dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, serta perlindungan resiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Fauzan mengatakan WHO saat ini telah menyepakati bahwa UHC merupakan isu penting bagi negara maju dan berkembang, sehingga penting bagi suatu negara untuk mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat.
Pihaknya juga intensif melakukan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan kependudukan, terutama bagi warga yang belum terdaftar pada program
BPJS. Selain itu, Pemkot Kediri juga mencakup iuran BPJS Kesehatan bagi warganya melalui program Prodamas Plus. Warga yang belum ikut BPJS, akan diberi edukasi, sehingga bisa ikut serta.
Ia menambahkan BPJS Kesehatan memiliki beberapa kelebihan dibanding asuransi lain seperti memiliki biaya iuran atau premi yang murah, tidak mempersoalkan penyakit bawaan yang biasanya dipersoalkan saat mendaftar asuransi kesehatan swasta, serta tidak memiliki plafon ataupun limit sehingga bisa memanfaatkan kelas yang dipilih pasien.
Pada 2022, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran hingga Rp37 miliar untuk pembiayaan BPJS masyarakat. Anggaran ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yakni Rp35 miliar. Pada 2023. Dinas Kesehatan Kota Kediri optimistis capaian UHC di Kota Kediri berhasil menembus angka 100 persen.
Dirinya juga mengimbau masyarakat yang belum mendaftar BPJS agar segera mendatangi kantor BPJS guna memperoleh jaminan kesehatan paripurna.
"BPJS sifatnya gotong royong, jadi kalau kita sehat iuran bisa dipakai yang sakit. Semoga bisa tercapai 100 persen seluruh penduduk Kota Kediri sudah terdaftar BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seluruh masyarakat wajib ikut BPJS meskipun sudah terdaftar di asuransi lain," kata Fauzan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
