Yogyakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan jajarannya berkomitmen mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur secara seimbang. Konteks seimbang tersebut yakni tanpa mengenyampingkan aspek keadilan sosial.
"Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR BPN serta kementerian lainnya," kata AHY saat di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kamis, 25 April 2024.
AHY mengaku telah meminta jajaran pemerintahan di bawah lembaganya tidak asal gusur dalam penuntasan persoalan lahan untuk pembangunan. Ia mengatakan masalah pelepasan lahan dilakukan dengan pendekatan ke warga.
"Jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat, ada warga yang menduduki lokasi tersebut sehingga kalau ada harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta membahas pembangunan IKN. Menurut dia, Presiden Jokowi juga menekankan harus ada upaya percepatan terkait penuntasan masalah lahan di IKN.
Setidaknya, AHY pernah menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN karena proses ganti rugi yang belum kelar.
Kementerian di bawah komando AHY mesti segera meyakinkan investor bahwa lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha, termasuk pembangunan properti di IKN telah memiliki kejelasan hukum. Pihaknya mengaku tak mau ada masalah di kemudian hari.
"Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya, jangan sampai ada masalah," kata politikus Partai Demokrat ini.
Dari hal di atas, AHY menyatakan percepatan penuntasan masalah lahan si INK harus mengedepankan pendekatan yang humanis. Cara itu diharapkan menekan munculnya konflik dengan warga setempat.
"Kami tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri. Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," ucapnya.
Yogyakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan jajarannya berkomitmen mempercepat pertumbuhan dengan pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur secara seimbang. Konteks seimbang tersebut yakni tanpa mengenyampingkan aspek keadilan sosial.
"Keadilan dan keberpihakan kita pada rakyat kecil inilah yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri bagi ATR BPN serta kementerian lainnya," kata AHY saat di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kamis, 25 April 2024.
AHY mengaku telah meminta jajaran pemerintahan di bawah lembaganya tidak asal gusur dalam penuntasan persoalan lahan untuk pembangunan. Ia mengatakan masalah pelepasan lahan dilakukan dengan pendekatan ke warga.
"Jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek terlebih dahulu apakah ada masyarakat, ada warga yang menduduki lokasi tersebut sehingga kalau ada harus diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh asal gusur," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga telah menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta membahas pembangunan IKN. Menurut dia, Presiden Jokowi juga menekankan harus ada upaya percepatan terkait penuntasan masalah lahan di IKN.
Setidaknya, AHY pernah menyebut ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN karena proses ganti rugi yang belum kelar.
Kementerian di bawah komando AHY mesti segera meyakinkan investor bahwa lahan yang akan digunakan untuk bisnis, pengembangan usaha, termasuk pembangunan properti di IKN telah memiliki kejelasan hukum. Pihaknya mengaku tak mau ada masalah di kemudian hari.
"Harus diyakinkan dulu clear dan clean lahannya, jangan sampai ada masalah," kata politikus Partai Demokrat ini.
Dari hal di atas, AHY menyatakan percepatan penuntasan masalah lahan si INK harus mengedepankan pendekatan yang humanis. Cara itu diharapkan menekan munculnya konflik dengan warga setempat.
"Kami tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan karena pada akhirnya kita mengutamakan masyarakat kita sendiri. Apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di suatu daerah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
